Gereja berperan Penting Dalam Menjaga pemilu Damai di Tanah Papua

0

Jayapura, Papua Terbit,- Ketua Umum Badan Pelaksana Harian Sinode AM Gereja Protestan di Indonesia (GPI) Papua, Pdt. Rudy Imanuel Ririhena, mengatakan gereja berperan penting dalam menjaga pemilu damai guna mewujudkan demokrasi.

“Warga gereja harus netral dan bersifat terbuka serta bekerja sama dengan agama lain terutama menghasilkan hal-hal positif bagi kemajuan bangsa dan negara ini,” ujar Rudy usai Sidang Majelis Sinode AM  Gereja Protestan di Indonesia (GPI) Papua di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Kamis (23/11/2023).

Dikatakannya, gereja turut bertanggung jawab untuk mendidik umatnya untuk memiliki kesadaran politik dan mendukung pemerintahan yang baik dan benar serta bersikap kritis secara objektif terhadap pemerintahan yang ada.

“Kami mengajak warga gereja untuk melaksanakan haknya sebagai warga negara untuk menyalurkan aspirasinya tanpa membuat kegaduhan guna menyukseskan pesta demokrasi tahun 2024,” ujarnya.

rakyat indonesia akan menggelar pesta demokrasi Pemilu 2024 yang terdiri atas Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Pemilu serentak ini adalah pertama dalam sejarah Republik Indonesia dan menyedot anggaran hingga Rp76 triliun.

“Saya berharap warga gereja terutama jemaat GPI Papua untuk mengambil bagian aktif dalam pelaksanaan tahun politik ini, agar berperan berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan kedamaian agar pemilu bisa dinikmati semua orang,” ujarnya.

Terkait Sidang Majelis Sinode AM  Gereja Protestan di Indonesia (GPI) Papua, dikatakannya, setiap tahun dilaksanakan untuk mengevaluasi sekaligus merumuskan program kerja ke depan.

Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama, Provinsi Papua, Robby Eddy, mewakili Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, mengatakan gereja harus hadir dalam rangka memberikan keleluasaan politik dalam berbangsa dan bernegara.

“Karena itu, momentum sidang Sinode AM ini sudah selayaknya bahwa secara fundamental gereja akan bersikap netral dan secara komprehensif mengajak serta memberi pendampingan kepada warganya untuk menggunakan hak pilih dari hati nuraninya,” ujarnya.

Dikatakannya, hal itu bertujuan supaya menghasilkan pemimpin yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu.

“Gereja harus hadir mendukung penuh program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi rakyat melalui UMKM, peningkatan ketahanan pangan, dan merawat kerukunan antar umat beragama,” ujarnya.

Dikatakannya, eksistensi pemerintah merupakan bagian integral gereja yang merupakan mitra strategis dalam pelayanan terhadap warga gereja dan warga masyarakat. Berpartisipasi aktif dan mau bekerja dengan siapa saja dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.

“Kemitraan yang terjadi antara gereja dan pemerintah akan menghadirkan aura positif bagi pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia secara khusus Orang Asli Papua (OAP) serta melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi warisan leluhur, perdamaian, dan keutuhan hidup bersama di Tanah Papua,” ujarnya. (Redaksi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here