Honorer K2 Lakukan Aksi Demo Tuntut Kejelasan SK CPNS

0

Jayapura, Papua Terbit,- Sekitar 500 orang Honorer K2 melakukan aksi demonstrasi damai di halaman kantor Gubernur Papua untuk meminta pemerintah Provinsi Papua memperjelas nasib mereka dengan menerbitkan SK CPNS kepada 2.655 orang Honorer K2 yang telah lulus tes beberapa waktu lalu.

Saat aspirasi mereka akan disampaikan namun semua pejabat daerah tidak ada di tempat karena sedang mengikuti pelantikan Penjabat Gubernur Papua di Jakarta yang akan dilaksanakan pada, Selasa, 5 Oktober 2023. Terkait hal tersebut, aksi damai yang di pimpin ketua Frits Awom dan Wakil ketua 1, Baron Delon Simiasa akhirnya di bubarkan hingga Senin, Pekan (Minggu) depan.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Honorer Nasional Provinsi Papua, Frits Awom mengatakan, tujuan aksi ynh diakukan ini adalah menuntut tujuh poin yng disampaian kepada pemerinta provinsi Papua, namum karena semua pejabat pemprov tidak ada maka para honorer di bubarkan.

“Tujuan kami datang ke tempat ini untuk melaksanakan aksi damai menuntut aspirasi 7 poin yang ingin di sampaikan kepada pemerintah Provinsi, DPR. Tapi terlihat jelas ada pelantikan Pj. Gubernur di Mendagri untuk itu pejabat daerah semua berada di luar daerah.
Maka kami bubarkan teman-teman dan rencana hari Senin (pekan depan) kami akan kembali untuk pertanyakan proses yang dinilai sudah 80 persen segera diselesaikan,” kata Frits Awom, di Jayapura, Senin Pagi, (4/10/2023).

Frits Awom menjelaskan tujuh poin tersebut adalah, permohonan pelaksanaan rakor bersama pemprov papua, BKN, BPKP dan DPRP, penetapan NIP bagi honorer K2, penempatan tugas, penetapan SK CPNS, penetapan SK formasi, pendataan non ASN dan pelaksanaan formasi umum tidak di buka tahun 2023.

“Saya sampaikan bahwa ada tujuh poin yang ingin kami sampaikan ke pemerintah provinsi yakni,

  1. Permohonan pelaksanaan rapat koordinasi bersama pemprov Papua, BKN Kanreg IX Jayapura, BPKP dn DPRP.
  2. Proses penetapannya NIP dalam waktu singkat bisa diselesaikan.
  3. Proses penetapan penempatan tugas usia di atas 35 tahun jika tetap di provinsi induk akan menjadi PPPK untuk itu harus dibuang ke DOB yakni, Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, dengan penempatannya harus segera di bagikan.
  4. Proses penetapan SK CPNS bulan Oktober itu batas waktu pemerintah provinsi Papua harus menyelesaikannya.
  5. Proses penetapan SK Formasi Menteri PANRB untuk tahap ke-II.
  6. Proses pendataan non ASN yang sudah terdata namun belum memiliki SPTJM dari PPK
  7. Pelaksanaan formasi umum tidak di buka sampai penerbitan SK CPNS pengangkatan honorer selesai,” tegasnya.

Awom juga merasa ragu untuk pengugatan ini karena Bappeda Papuatidk mengusulkan anggaran ke BKD sehingga tidak di tetapkan dalam Rapat Paripurna DPRP pekan lalu.

“Sebagai manusia dengan status honorer ada keraguan setelah melihat Bappeda Papua tidak menyampaikan pengusulan anggaran ke BKD sehingga belum ditetapkan dalam sidang anggaran di DPR Papua. Teman-teman kuatir jangan sampai tahun ini tidak selesai penetapan SK CPNS untuk itulah kami datang,” tuturnya.

Yang hadir mengikuti aksi damai sekitar 500 padahal yang lulus tes beberapa lalu adaah 2.655 orang.

“Formasi untuk provinsi Papua 2.950 honorer dan yang dinyatakan lulus dalam seleksi sistem chat beberapa waktu lalu adalah 2.655 orang, sedangkan yang berada tahap kedua adalah 295 orang. Yang hadir mengikuti aksi damai sekitar 500 orang,” ujarnya.

Awom berharap ada kebijkan dari Pj. Gubernur Papua untuk pentapan SK CPNS bulan Oktober mendatang.

“Kita berharap sekali ketika kitong punya Bapak Pj. Gubernur Papua dilantik ada kebijakan dari pemerintah provinsi untuk penetapan SK CPNS tidak bisa lewat dari bulan Oktober 2023,” tandasnya.(Celia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here