Dua Fraksi Protes Paripurna Penyampaian LHP BPK Pemerintah Kota Ke DPRD Terkesan Keburu-Buru

0

Jayapura, Papua Terbit,- Rapat Paripurna DPRD Kota Jayapura masa sidang ke III tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jayapura tahun anggaran 2022 yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Jayapura, Kamis (22/6/23).

Dua Fraksi yakni Golkar dan Fraksi KSD protes, setelah penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jayapura tahun anggaran 2022 yang di serahkan ke DPRD Kota Jayapura di nilai terkesan keburu-buru.

seharusnya membutuhkan jeda dua minggu untuk pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Pemerintah Kota Jayapura oleh DPRD Kota Jayapura berdasarkan regulasi pada permendagri No.13 tahun 2010.

Ketua Fraksi Golkar Akhmad Sujana mengatakan secara regulasi tindak lanjut pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK oleh DPRD dilakukan paling lambat 2 (Dua) minggu setelah menerima hasil LKPD.

Dimana dalam tempo waktu yang ada anggota DPRD membentuk panitia kerja untuk LHP BPK. Tidak semua anggota dewan menerima LHP BPK Pemerintah Kota Jayapura namun tiba tiba rapat pembukaan digelar. Sehingga rapat pembukaan ini terkesan mendadak dan terkesan terburu buru, hanya untuk memenuhi formalitas belaka.

“Kita merasa sidang pembukaan ini terkesan keburu -buru, di paksa, karena kita saja tidak tau isi dari LHP BPK seperti apa,” ujar Sujana

Diapun menambahkan pembahasan hasil laporan itu oleh DPRD harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (Satu) minggu. Tetapi kenyataanya hanya dilakukan dua hari. Dimana hari pertama pembukaan, kemudian hari kedua rapat bersama Komisi, dan dilanjutkan dengan rapat penutup, penyampaian pendapat fraksi.

“Bagaimana kita mau sampaikan pendapat kalau isi laporannya saja kita tidak bahas,” tanyanya.

Oleh sebab itu Ketua Komisi C DPRD itu meminta kepada pimpinan rapat, agar rapat ditunda sesuai waktu yang ditentukan. “Kalau dipaksakan maka kami fraksi Golkar tidak akan menyampaikan pendapat fraksi,” tegasnya.

Sebab lanjut Sujana aturan tentang Pedoman Pelaksana Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK jels jelas tertuang pada pasal 6 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2010. “Jadi tidak ada aturannya rapat digelar hanya dua hari,” ujarnya.

Senada dikatakan oleh Anggota Fraksi Golkar Yuli Rahman. Dimana Yuli meminta kepada pimpinan rapat agar rapat ditunda sesuai regulasi yang ada. Guna untuk memberi ruang kepada semua anggota dewan membahas LHP BPK ini.

“Kalau ditunda sampai 4 atau lima hari, kita tidak melanggar aturan, justru kalau rapat ini digelar sesuai regulasi ada hasil yang kita peroleh, dengan begitu kualitasnya pun dapat dicapai,ini seperti terkesan keburu buru” ujarnya.

Ia menegaskan Fraksi Golkar menginginkan Regulasi pada Permendagri No.13 tahun 2010 itu dilaksanakan di Dewan. Tidak kemudian melihat kembali kinerja dewan sebelumnya namun perlu adanya kemajuan.

“Kami Fraksi Golkar beranggapan waktu untuk bahas LHP BPK RI masih ada waktu, sehingga pimpinan harus membuka ruang sesuai regulasi,” tegasnya.

Wakil Ketua Fraksi KSD Laode Muhitu menyampaikan pihaknya protes, karena menilai pimpinan dewan tidak terbuka dengan para anggota dewan.

sebenarnya sebelum rapat itu, para pimpinan dewan membagikan buku LHP BPK Pemerintah kota Jayapura, namun tidak membagikan buku laporan hasil pemeriksaan BPK kepada para anggota dewan. Sehingga tiba tiba menggelar rapat, sebenarnya ada apa sehingga adanya pemaksaan yang dilakukan oleh pimpinan dewan.

Padahal secara aturan sebelum rapat digelar laporan dibagaikan kepada semua anggota dewan, guna menjadi rujukan dalam menyampaikan pendapat fraksi.

“Adanya protes dari fraksi KSD, karena LKPD ini, hanya dibagikan kepada para pimpinan dewan, lalu kami yang anggota dewan ini seakan tidak dianggap penting,” ujarnya.


Sehingga perlu pihaknya merasa di rugikan dan menegaskan rapat ditunda sesuai waktu yang ditentukan. Namun apabila dipaksakan untuk digelar, maka fraksi KSD tidak akan menyampaikan pendapat.

“ini terkesan keburu -buru, Kita menyampaikan pendapat tentunya merujuk pada isi dari laporan yang ada, sehinga saran maupun kritik dari masing masing fraksi jelas berdasarkan data yang ada,” tuturnya.

Sementara menurut Wakil Ketua 1 DPRD Joni Y. Betaunun selaku pimpinan sidang, Rapat tersebut sudah sesuai aturan yang ada.

“Itu tadi usulan saja, ini hanya mis komunikasi, antara pimpinan dan anggota dewan, persoalan ini tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Kota, hanya yang ditanyakan anggota dewan ini mengenai buku LKPD yang tidak dibagikan, tapi rapat sesungguhnya sesuai mekanisme,” ujar Joni.(Epen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here