banner 728x250

Sengketa Tanah Ulayat SMPN 7 Sentani Markus Kallem Melawan Pemkab Jayapura Masuk Proses Mediasi

banner 120x600
banner 468x60

JAYAPURA, Papua Terbit, – Sidang lanjutan sengketa tanah ulayat di SMPN 7 Sentani antara Almarhum Markus Kallem melawan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura kini masuk proses mediasi.
Sidang dipimpin Hakim Ketua Wempy William James Duka, SH, MH, didampingi Hakim Anggota
Korneles Waroi, SH di Pengadilan Negeri Kelas 1 A, Jayapura, Rabu (14/6/2023).
Mozes mewakili ahli waris Almarhum Kallem, masing-masing Visser Kallem dan Linda Kallem. Mozes ditunjuk ahli waris sebagai pengacara berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Mei 2023.


Para tergugat masing-masing Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Jayapura Triwarno Purnomo, SSTP, MSi adalah tergugat I dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Drs Eqberth Clemens Kopeuw, MPd sebagai tergugat II.

banner 325x300


Kemudian Kepala SMPN 7 Sentani Lidia Okoseray, SPd sebagai tergugat III.
Tergugat I dan II diwakili Kuasa Hukum, Drs Palem Kembaran, SH. Sedangkan tergugat III belum sempat hadir.
Wempy William mengharapkan agar proses mediasi ini berhasil.


“Pelaksanaan mediasi selama 30 hari maksimal, tapi kalau masih kurang bisa diperpanjang. Didalam mediasi ini nanti kita akan menunjuk satu orang mediator. Mediator itu biasanya hakim dari pengadilan, tapi kalau para pihak punya mediator di luar pengadilan yang sudah bersertifikat silakan. Tapi kalau mediator itu minta biaya berarti itu di luar urusan pengadilan. Sementara mediator dari pengadilan tak dipungut biaya,” jelas Wempy William.


Hakim pun menunjuk Thobias Benggian, SH dari Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura, sebagai mediator.
Penggugat maupun tergugat I dan tergugat II sepakat.


Selanjutnya, hakim minta agar para penggugat dan tergugat I/II menuju Ruang Mediasi, yang dipimpin Thobias Benggian, SH.


Thobias Benggian mengatakan, agenda pertama proses mediasi yakni penjelasan penggugat dan tergugat I/II.
Selanjutnya kesimpulan atau resume dari kedua pihak.


“Isi resume tentang dasar hak atau aturan-aturan hukum sebagaimana yang diinginkan para pihak,” kata Thobias.
Mozes Kallem mengatakan pihaknya telah menyiapkan resume.


Tapi Palem Kembaran mengatakan, pihaknya belum menyiapkan resume, karena masih harus berkonsultasi dengan tergugat prinsipal.


Thobias menuturkan, lantaran tergugat I/II belum menyiapkan resume, maka proses mediasi ditunda hingga Rabu (21/6/2023) pukul 09.00 WIT, dengan agenda pembacaan resume.


Sebagaimana diketahui, Pemkab Jayapura sejak tahun 1984 silam memakai tanah ulayat milik Almarhum Markus Kallem, untuk membangun SMPN 7 Sentani dan SDN Inpres Melan Hilli.
Kedua sekolah tersebut terletak di Jalan BTN Sosial BPD, Gunung Polomo, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.


Tanah ulayat tersebut seluas 13. 320 m2 di SMPN 7 Sentani, dengan sertifikat kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1385, Surat Ukur Nomor 195/HKB/2003 tanggal 19-12-2003.
Sedangkan tanah seluas 9.000 m2, untuk SDN Inpres Melam Hilli, yang berdampingan dengan SMPN 7 Sentani.
Sebelumnya, para penggugat dan Pemkab Jayapura menggelar pertemuan di Kantor Bupati Jayapura di Gunung Merah, Sentani tahun 2022.


Dalam pertemuan tersebut dilakukan juga penandatangan berita acara pembayaran ganti rugi tanah ulayat di mana Pemkab Jayapura berencana membayar ganti rugi tahun 2023. Namun, hingga kini tak kunjung terealisasi.
Karena itu, para penggugat mendaftarkan perkara tanah ulayat milik Almarhum Markus Kallem ke Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura, karena tergugat dianggap wan prestasi atau ingkar janji.(Redaksi)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *