banner 728x250
BERITA  

Korwil IMI Supiori Minta Kartu Izin Start Pembalap Motor Domisili di Papua

banner 120x600
banner 468x60

KLIK VIDEO DI ATAS

Jayapura, Papua Terbit,- Korwil Ikatan Motor Indonesia (IMI) Papua wilayah Kabupaten Supiori Erick Warikar meminta kepada ketua ikatan motor Indonesia Provinsi Papua harus prioritaskan Kartu Izin Start (KIS) pembalap motor yang berdomisili di Papua menuju Pon XXI 2024 yang di selenggarakan di Aceh dan Medan mendatang.

banner 325x300

Hal ini di di sampaikan Korwil IMI Supiori, Erick Warikar ketika di temui awak media di sekretariat IMI Papua, Kota Jayapura, Rabu(17/5/23)

Erick menjelaskan sebelumnya yang terjadi pada saat ivent Pon XX di Papua, IMI Provinsi Papua membeli pembalap motor dari luar Papua dengan nilai yang sangat besar.

“Saya tidak mau terulang lagi seperti tahun-tahun kemarin, tahun kemarin IMI selalu membeli pembalap dengan nilai yang besar, sedangkan kalau uang yang besar itu kita biayai untuk adik-adik kita kasih sekolah balap maka itu sudah cukup dan mungkin sampai sekarang mereka bisa menjadi pembalap hebat,” bebernya.

Ia juga mengingatkan agar uang Otsus yang besar itu lebih baik digunakan untuk sekolahkan anak anak yang mempunyai bakat menajadi pembalap motor, bukan di pakai membeli pembalap dari luar Papua.

“Saya ambil contoh pembalap yang dibeli dari luar Papua saat itu tampil di ajang PON XX Papua memiliki Kartu Izin Star (KIS )Papua, Nah sekarang Pon sudah selesai, mereka tidak domisili di Papua tapi masih memakai Kis Papua.

Di katakan setiap ada Iven – ivent balap motor selalu ada yang memiliki KIS Papua tapi tidak berdomisili di Papua sehingga menyebabkan anak anak Papua tidak bisa ikut bertanding.

“jadi tolong di hapuskan pembalap yang memiliki KIS Papua tapi tidak berdomisili di Papua,agar adik adik kita bisa tumbuh besar dan berkembang menjadi pembalap motor yang profesional,”tegasnya

ia menuturkan,untuk sewa pembalap dari luar Papua juga menguntungkan Pengprov IMI Papua,Namun ada oknum -oknum dalam kepengurusan yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi itu.

“Nanti kalo kita sewa pembalap motor dari luar Papua artinya keuntungan pasti ada,namun di manfaatkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab dalam kepengurusan untuk kepentingan mereka sendiri, nantinya pembalap itu susah dan dapat potongan Dana,akhirnya kasihan pembalap,”tuturnya

Erick Warikar meminta juga agar manajemen IMI Papua pikirkan kembali dan mengevaluasi pembalap pembalap yang memiliki KIS Papua tapi tidak berdomisili di Papua

“Kita juga mau mengangkat harkat dan martabat anak Papua yang tumbuh besar di balap motor,”saya minta untuk evaluasi kembali Ketua umum IMI Papua dan ketua harian untuk aktif dan jeli melihat persoalan itu,” unjarnya

Korwil Ikatan Motor Indonesia (IMI) Biak Supiori Erick Warikar meminta pengurus IMI Provinsi Papua agar segera menggelar Rapat kerja (Rakerda) sehingga dapat menentukan regulasi-regulasi atau peraturan Balap Motor sebagai acuan bagi IMI di daerah.

“Saya Erick Warikar dari Supiori Saireri, saya datang ke Jayapura Provinsi Papua ini, untuk menanyakan Rapat kerja cabang olahraga atau yang disebut IMI, karena selama dekade ini tidak pernah ada Rapat Kerja, sehingga kami di daerah bingung karena tidak ada regulasi-regulasi , atau peraturan olahraga sepeda motor IMI di daerah,”

Erick Warikar mencontohkan KONI Papua yang sudah melakukan Rapat Kerja, sementara cabang-cabang olahraga khusus Balap Motor di IMI belum ada Rapat Kerja, oleh sebab itu dengan tegas Errics meminta kepada pengurus IMI Papua agar segera menggelar Rapat Kerja yang jelas sehingga semua hal menjadi jelas.

“Saya minta kepada Ketum dan juga ketua harian, coba ketua harian itu aktif ka, untuk menanyakan mengkordinasikan kepada bidang-bidang yang sudah ada, supaya kami juga bisa diinformasikan bahwa ada Rapat Kerja. Kemudian tolong mempermudah pembuatan registrasi-registrasi dari klub-klub balap motor, karena registrasi dari klub ini yang menghidupi IMI,” ungkap Putra Saireri pemilik Tim Babe S D45 Supiori itu.

Lebih jauh ia menyebutkan, IMI bukanlah cabang olahraga yang mencari keuntungan. IMI hidup di club-club, sehingga dirinya tak mau ada boncengan-boncengan atau kepentingan-kepentingan. Ini yang terjadi dan itu yang selama ini dilihat dan dirasakan, kepentingan politik sangat besar, dan bisnis dalam IMI sangat luar biasa.

“Betul ini tahun politik, tetapi tolong lihat tupoksi, saya juga orang politik, bisnis man tetapi saya juga tidak pernah menggabungkan antara IMI, Politik dan Bisnis, karena IMI ini adalah Hobby kita, hobi kita berartikan apapun biayanya ya kita bisa keluarkan, cuma regulasinya harus jelas. Jadi tolong manajemen dievaluasi kembali, di IMI provinsi ini, supaya semuanya bisa berjalan dengan bagus,” tegas Warikar.

oleh sebab itu, tutur Erick Warikar kepada para pemilik club dari Tabi sampai Saireri untuk melakukan evaluasi. Coba kembali kita mengevaluasi, serta aktif dalam kepengurusan klub-klub supaya mempermudah IMI.
Dalam melakukan evaluasi dengan mengumpulkan semua klub sehingga ada kordinasi yang baik dan ada kejelasan, karena sedikit lagi kita masuk ke PON XXI 2024 di Aceh,” paparnya.

Erick juga menyinggung soal regulasi khusus balap motor, dimana dalam regulasi per kelas bahkan dirinya meminta untuk diperjelas sehingga bibit-bibit pembalap yang sudah dibentuk bisa masuk dalam regulasi kelas-kelas yang ada.

“Disitukan tidak dijelaskan dengan baik, kelihatannya kelas-kelas utama yang dilakukan ini, regulasi amburadul, Cuma karena kepentingan perut, kepentingan big bos, kepentingan Power in the money akhirnya bikin regulasi yang tak karuan. Itu yang membuat selalu bibit-bibit pembalap asli dari Papua tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang karena ada selalu kita pakai orang-orang atau pembalap dari luar Papua untuk Judi saja, judi saja, ini tidak boleh pake judi dalam IMI, stop beli Pembalap,” tutupnya.(Epen)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *