Status Hukum Bupati Mamteng RHP Tidak Terdaftar Di KPK

0

Jayapura, Papua Terbit,– Forum Anti Kriminalisasi Pejabat Papua (FAKPP) angkat suara terkait pemberitaan di media nasional maupun lokal terkait kasus dugaan korupsi suap/gratifikasi yang menyudutkan pejabat Papua Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP).

Ketua FAKPP, Kalvin Penggu mengatakan
tokoh agama di Tanah Papua tanggal 13 Juli 2022 lalu telah mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) RI untuk mempertanyakan kasus yang menimpa Bupati RHP

Menurutnya, kasus dugaan korupsi RHP namanya tidak terdaftar dalam Website resmi KPK, klik https://www.kpk.go.id

” ya dugaan tersangka RHP belum dimuat atau terdaftar nama tentang kasus gratifikasi/suap,”kata Kalvin yang didampingi Anggota Steven Semra, Okto Hesegem, Alexander Gobai dan Dolvinus Weya di Jayapura, Kamis (21/7/2022).

Untuk itu, pemberitaan di berbagai media massa lokal dan nasional terkait kasus dugaan gratifikasi/suap, yang menimpa RHP, maka FAKPP menyatakan sikap dalam 5 point sebagai berikut:

  1. Kami meminta kepada KPK jangan tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi dan penanganan kasus-kasus di Tanah Papua. Kami minta KPK harus transparan menjalankan tugas sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan Komisi Pengamanan Kepentingan elit politik.
  2. KPK telah membangun kebohongan publik terhadap pemberitaan/informasi tentang gratifikasi/suap pejabat publik atas nama RHP. Padahal, fakta di KPK dugaan tersangka RHP belum dimuat/terdaftar nama tentang kasus gratifikasi /suap.
  3. Masyarakat akar rumput mencari keadilan meminta kepada KPK untuk segera mengeluarkan statemen tentang status RHP atas dugaan gratifikasi/suap.
  4. Kami Minta Polda Papua untuk tidak memainkan Isu tentang persoalan RHP. Karena KPK sampai saat ini belum ada fakta yang membuktikan RHP terdaftar sebagai tersangka.
  5. Kader elit politik Papua stop membangun isu untuk kepentingan Papua dengan mengorbankan RHP.

Sementara itu, Okto Hesegem mengatakan, pihaknya melihat kasus RHP ini betul-betul dipolitisir, karena kepentingan politik menuju Pilgub Papua 2024 akhirnya RHP dikriminisasi habis habisan.

“Kami melihat bukan hanya RHP saja yang dikriminalisasi, tapi sejumlah pejabat Papua juga mengalami hal yang sama,” tukas dia.
Sebagai WNI yang berada dibawah bingkai NKRI, terangnya, pihaknya ingin KPK memberikan kepastian hukum terkait kasus RHP.

“jadi intinya negara jangan tebang pilih. Jangan ada indikasi kecurigaan dan lain-lain hingga upaya kriminalisasi pemimpin kami di Papua. Itu tak dibenarkan undang-undang manapun,” tegasnya.

sementara itu, Dolvinus Weya menyesali pemberitaan media massa yang menyampaikan hoax atau berita bohong. Apalagi tanpa memperhatikan azas praduga tak bersalah (presumtion of inocence), pengadilan oleh pers atau trial by the press dan mengabaikan keseimbangan berita atau cover both side.

“Media massa menyampaikan keterangan hanya dari satu pihak saja dan mengesampingkan hak jawab dari keluarga dan pengacara hukum RHP,” katanya.

Oleh karena itu, ujarnya, pihaknya telah menginventarisir media massa tersebut, dan akan membuat pengaduan secara hukum.
Steven Semra menerangkan, pihak prihatin dengan pemberitaan media massa yang simpang-siur, yang seakan-akan menyatakan RHP telah melanggar hukum.

“padahal media massa juga mestinya netral dan mengedepankan asas praduga tak bersalah bahwa seseorang dinyatakan bersalah, apabila sudah ada keputusan pengadian yang berkekuatan tetap,” tegasnya. (Epen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here