Korban Di Iming-Iming Jadi PNS,Mukri Hamadi Laporkan Dugaan Calo PNS

0

Jayapura, Papua Terbit,- sebanyak tiga (tiga)korban yang di iming-imingkan menjadi Pegawai Negeri Sipil, Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura, Mukri M. Hamadi dari Fraksi PDI Perjuangan mendatangi Polresta Jayapura Kota guna melaporkan adanya dugaan penipuan dan pemerasan yang di lakukan oknum pegawai negeri sipil( ASN) Kota Jayapura

Pasalnya Pelaku ASN sebagai calo itu mengiming-imingkan kepada tiga orang yang akan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui penerimaan CPNS di kota Jayapura melalui formasi honorer dan honorer K2 (tenaga honorer kategori II).

“ada tiga orang korban dari luar Papua yang mengadu kepada komisi A DPRD Kota Jayapura,”kata Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura, Mukri M. Hamadi kepada awak media yang berlangsung di Mapolresta Jayapura Kota,”(Rabu,5/1/22)

Menurutnya, berdasarkan laporan dan bukti, korban yang di janjikan akan menjadi PNS telah membayar sejumlah uang senilai Rp 45 Juta.

“ ya mereka bayarkan 45 juta, kita dari fraksi sudah bertemu para korban dan melihat bukti mereka,”jelasnya

Untuk itu, kata Mukri selain tiga korban, bukti yang telah diserahkan kepada Polisi, terdapat 65 orang yang di iming-imingkan menjadi PNS di Kota Jayapura

“Kami serahkan bukti kwitansi pembayaran Rp 45 juta dan bukti rekaman untuk 3 orang dan dijanjikan Rp 70 juta ketika lolos jadi PNS,kalo di total nilainya bisa Miliaran untuk 65 orang,” ungkapnya.

Mukri mengakui, sementara ini memang benar di Kota Jayapura ada pemberkasan untuk tenaga honorer dalam rangka memenuhi permintaan eks K2 tahun 2015

“kami juga berharap kita yang berikan laporkan ini, mereka yang eks K2 di Kota Jayapura 300 ribu orang eks K2dan 600 honorer di Kota Jayapura terlindungi,”jelasnya

di katakan, untuk sementara belum ada kuota penambahan ASN di Kota Jayapura saat ini.

“Kita dari DPRD sendiri belum menyetujui penambahan ASN di Kota Jayapura, kita masih meminta untuk adanya Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Anjab ABK) untuk mengukur riil jumlah pegawai

di tambahkan DPRD juga belum melakukan pembahasan anggaran, untuk pembiayaan 4000 pegawai itu bisa menghabiskan Rp 300-400 Miliar dari 1,3 APBD kita,” tentu itu sangat menguras, jika ada penambahan pegawai harus ada pembahasan anggaran yang tepat,(Epen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here