Tokoh Dan Pemuda Papua Desak KPK Tangkap Koruptor Di Papua

0

Jayapura, Papua Terbit, – Tokoh dan Pemuda Adat Papua mendesak, Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) segera menangkap koruptor penggunaan dana Otonomi Khusus di pemerintah Provinsi Papua.

“kami tetap desak KPK tangkap pejabat pemerintah Provinsi Papua yang gunakan dana otsus”tegasnya

Hal ini di sampaikan oleh Neles Monim yang di dampingi Boas asa enoch, jack Flobetauw, F Ohodo, Eki Tokoro saat memberikan keterangan kepada awak media di kota Jayapura, (17/12/21)

menurutnya, pejabat yang diharapkan bekerja dengan benar, telah menciderai kepercayaan rakyat menggelapkan uang Negara. Sekiranya, pemerintah juga membuka borok 10 kasus besar korupsi di Papua seperti diungkap oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, pada pertengahan 2021.

“dugaan korupsi dana Otonomi Khusus sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Bahwa apa yang disampaikan Menko Polhukam bukan sekedar janji, juga bukan upaya melindungi para koruptor di Papua,”jelasnya

apalagi pernyataan adanya 10 kasus tersebut, kini telah menjadi bola liar yang menimbulkan segudang pertanyaan bagi rakyat Papua.

“kami minta Gubernur Papua (Lukas Enembe), DPR Papua, serta aparat penegak hukum di Papua, bergandengan tangan memberantas korupsi yang mengakar, menjalar massif di Papua.

untuk itu kata neles, segera, para pemimpin Papua menetapkan batas waktu penyelesaian berbagai dugaan tindak korupsi yang berlangsung bertahun tahun.

ditambahkan, sebagai tokoh dan Pemuda Adat Papua menyertakan sejumlah temuan dari berbagai sumber. Bahwa terindikasi tindakan pidana korupsi uang Negara terjadi beruntun, diantaranya:

  1. Kontrak pembangunan dermaga Kantor DPR Papua tahap II tahun 2019 melampaui anggaran
    sebesar Rp 21.312.196.521
  2. Perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Papua tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp 2.299.465.92
  3. Temuan dugaan korupsi dana hibah Pemprov Papua kepada KONI Propinsi Papua Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 (tanpa SPJ, SPJ tidak lengkap dan SPJ double)
  4. Temuan dugaan korupsi dana hibah Pemprov Papua kepada KONI Propinsi Papua Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp20.000.000.000,-
  5. Dugaan tidak pidana korupsi pemotongan dana desa Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan
    2020 senilai lebih dari Rp 800 miliar (di Kabupaten Tolikara)
  6. Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran Dana Desa dengan kerugian Negara
    sebesar Rp105.809.862.000,- (di Tolikara)
  7. Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Tahun Anggaran 2017 sebesar
    Rp76.133.837.625,- di Kabupaten Intan Jaya
  8. Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan belanja barang dan jasa (diantaranya program
    peningkatan kapasitas lembaga MRP, dll) pada sekretariat MRP dengan nilai total Rp7.987.109.200
  9. Dugaan tidak pidana korupsi penyelewengan honor/upah 46 Anggota Majelis Rakyat Papua
    terkait hearing dialog Tahun Anggaran 2019 dengan nilai total Rp6.900.000.000,-
  10. Dugaan tidak pidana korupsi hibah dan bantuan sosial Pemprov Papua Tahun Anggaran 2017.Dana hibah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 6.572.650.000,-

di jelaakan, bahwa tokoh dan Pemuda Adat Papua tak memiliki kepentingan politik atau tujuan merongrong kekuasaan. Tokoh dan Pemuda Adat Papuahanya peduli pada pemberantasan korupsi di Tanah Papua. Peduli pada rakyat yang semakin terpinggirkan, jauh dari hidup sejahtera akibat ulah pejabat Papua yang melahap rakus uang rakyat.

“kami sebagai tokoh dan Pemuda Adat Papua tak peduli, siapapun pemimpin di Tanah Papua. Bila pemimpin tersebut berhati bersih dan sigap memberantas korupsi, maka dengan sepenuh jiwa raga, akan
mendukungnya,”tegasnya

“Sebaliknya, kami sebagai tokoh dan Pemuda Adat Papua akan terus menuntut, siapapun pemimpinnya, jika tidak tegas, tidak berani, tidak jujur dan tidak siap memberantas korupsi, dengan membara terus memaksanya mundur: ganti dengan pemimpin tangguh,”pungkasnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here