Rencana Pelantikan BPD HIPMI Papua Terancam Di Boikot

0

Jayapura, Papua Terbit – Pelantikan BPD Hipmi Papua Terancam Di Boikot, pasalnya
Perwakilan dari forum ketum HIPMI Se-Papua yang telah di beri mandat, berangkat ke Jakarta bertemu dengan BPP Hipmi yakni ketua umum BPC HIPMI kota Jayapura Syawaluddin Sabil , SH dan ketua umum BPC HIPMI kab. Sarmi Rahmadin K. Bagre pada saat memberikan keterangan kepada awak media di dampingi ketua umum bpc HIPMI kab. Jayapura David Suebu serta ketua umum BPC HIPMI kab. Mamberamo tengah Hosea Yikwa,

kedatangan BPD Hipmi Papua bertujuan untuk melaporkan ketidakseriusan dan tidak berjalannya kepengurusan BPD HIPMI Papua yaitu ketua formatur terpilih Atto sampebuntu , karena dalam proses musda hingga atto terpilih menjadi ketua umum secara aklamasi sampai dengan skrg belum juga dilantik sehingga ini juga mengalami kegagalan karena tidak sesuai dengan AD-ART/PO HIPMI.

Oleh sebab itu Pengurus Hipmi Se Papua yang tergabung dalam forum Ketum Hipmi se-Papua akan melakukan aksi nyata yaitu memboikot acara Diklatda dan pelantikan BPD HIPMI Papua yg dilaksanakan pada tanggal 12 di Resort Mayo, Holtekamp, apabila pelaksanaan tetap dilakukan maka BPC Hipmi se Papua sepakat untuk melakukan musyawarah luar biasa ( Musdalub ) sesuai denga AD/ART dan PO HIPMI.

“Kita sudah temui BPP Hipmi Pusat dan menyerahkan surat fisik mosi tidak percaya kepada ketum Hipmi Papua Atto Sampe Buntu yang telah diterima perwakilan OKK pusat, kami meminta supaya bisa segera ditindaklanjuti secara tuntas jangan sampai berlarut-larut seperti ini karena sudah 10 bulan hampir 1 tahun ini Hipmi Papua vakum karena tidak ada ketidakjelasan pelantikan pengurus dan ketua,”ungkap Ketum BPC Hipmi Kota Jayapura Syawaludin Sabil, SH, didampingi Hosea Yikwa Ketum BPC Hipmi Mamteng, Ketua BPC Hipmi Sarmi Rahmadin K.Bagre dan Ketum BPC Hipmi Kabupaten Jayapura David Suebu, saat memberikan keterangan kepada awak media Senin (8/11)

Penyerahan Visi Surat Mosi Tidak Percaya Yang Di Terima Perwakilan OKM BPP Hipmi Di Jakarta

Kata Syawal, Hasil laporan perwakilan BPC yang bertemu langsung dengan ketua OKK BPP Hipmi di Jakarta pada beberapa hari lalu, pihaknya telah memberikan Surat mosi tidak percaya yang di tujukan ke BPP Hipmi pusat dan nanti akan di balas secara tertulis kepada BPC

Selain itu, bila rencana boikot terjadi pada saat pelantikan maka pelantikan akan diadakan secara virtual dan sebelum dilakukan pelantikan terjadi tangal 12 November 2021, ketua terpilih formatur dan OKK BPD Hipmi Papua wajib menyelesaikan SK-SK BPC sekira 26 BPC dari 29 BPC yang sudah berapa tahun tidak ada, hal ini yang membuat BPC Himpi di daerah tidak berjalan baik dengan pemerintah setempat.

” Kami juga dipesan BPP Hipmi pusat beberapa hari sebelum pelantikan, dibuka ruang komunikasi agar ketua formatur terpilih wajib bertemu dan melakukan konsolidasi kepada BPC-BPC terkait rekomendasi BPC yang menjadi konstitusi dan merupakan hasil Musda tujuannya agar kepengurusan Hipmi ke depan dapat berjalan dan dengan koordinasi yang intens, tapi sampai sekarang kami masih tunggu tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh ketua formatur terpilih,”ujarnya.

Diakui, secara administratif seluruh persiapan panitia dalam rangka pelantikan adalah ilegal karena panitia pelantikan di SK kan oleh siapa? Dan ironisnya lagi ketum Atto belum dilantik sebagai Ketum BPD namun sudah menandatangani undangan pelantikan sebagai ketua umum BPD Hipmi Papua. Padahal seharusnya hanya pimpinan sidang tetap alias ketua dan sekretaris steering commitee.

Sementara itu, Hosea Yikwa Ketua BPC HIPMI Kab. Mamberamo Tengah mewakili semua dari kawan – kawan pengurus BPC HIPMI seluruh Kab/kota Provinsi Papua mendesak kepada pengurus BPD Hipmi Papua yang baru terpilih Atto segera proses SK yang sampai saat ini kurang lebih satu tahun belum terealisasi, namun proses pelantikan pengurus BPD Hipmi akan dilakukan tanggal 12 November ini, jika SK belum diterima maka dalam proses pelantikan tetap akan di boikot.

Ditambahkan, Ketum BPC Hipmi Kabupaten Jayapura David Suebu,
Prinsipnya kalau memang BPP tidak mengambil solusi sesuai dengan hasil pertemuan maka tetap pihaknya akan boikot pelantikan dan sebelum pelantikan harus BPP adakan mediasi dengan BPC sebelum
pelantikan jika tidak maka boikot menjadi harga mati buat BPC.

Sementara itu, Ketum BPC Sarmi Rahmadin K.Bagre menambahkan, pihaknya tidak melihat adanya rencana kerja yang konkrit dari ketua terpilih, ditambah lagi dengan tidak adanya komunikasi antara BPD badan formatur dengan BPC ini membuat BPC merasa bahwa pihaknya hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu saja.

“Ini menodai semangat kami berHIPMI,”tegasnya.

Diakui, Musda merupakan konstitusi tertinggi di organisasi Hipmi. Oleh sebab itu, Visi, Misi dan rencana kerja yang dipaparkan oleh caketum pada saat itu menjadi Mutlak harus dijalankan, termasuk rekomendasi, dan itu adalah konstitusi organisasi

Sampai pada terjadwalnya acara Pelantikan, Badan formatur tidak pernah ada kordinasi dengan BPC
dan bila sampai dengan pelantikan akan berjalan dan belum adanya komunikasi dari formatur terpilih saudara adinda Atto Sampe Buntu kepada kami BPC maka akan tetap dilakukan boikut,”jelasnya.

Sementara itu, Ketua Formatur terpilih Atto Sampe Buntu saat dikonfirmasi wartawan Cenderawasih Pos, melalui telepon seluler dan di WA terkait berita di atas, hanya dibaca saja dan tidak memberikan tanggapan.

Namun sebelumnya Atto pernah mengatakan, pelantikan tetap dilakukan bulan ini dan jika ada oknum ketum Hipmi Kabupaten Kota yang ingin memboikot atau minta Musdalub ini hanya oknum saja tidak mewakili semuanya, sehingga adanya pemberitaan ini tidak membuat ia gentar untuk tetap menjadi Ketum Hipmi Papua.(Redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here