19 Ketum BPC Himpi Papua Berikan Mosi Tidak Percaya Dan Meminta Musda Ulang

0

Jayapura, Papua Terbit – Sebanyak 19 Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Papua dari 29 BPC Hipmi Papua, melakukan Mosi tidak percaya

Pasalnya Ketua Umum BPD Hipmi Papua Anto Sapebuntu yang terpilih secara aklamasi melalui Musda Hipmi Papua Bulan Desember 2020 lalu.sampai sekarang Ketum belum juga dilantik.

sehingga roda organisasi kepengurusan Hipmi di Provinsi dan Kabupaten/ Kota tidak bisa berjalan dengan baik. Contohnya saja Perhelatan PON XX Papua, Hipmi tidak bisa dilibatkan padahal Kadin Papua yang baru terpilih kepengurannya bisa terlibat termasuk KNPI Papua Oleh karena itu, fungsi Hipmi Papua dan Kabupaten, Kota tidak bisa ikut terlibat dalam mensukseskan PON XX.

hal lainnya, Ketua Himpi Kabupaten, yang sudah dilantik juga belum ada SK, hal ini menyebabkan Hipmi di Kabupaten tidak bisa menjalankan tugasnya karena ini syarat sah untukbermitra dengan pemerintah.

Ketua Umum BPC Hipmi Kota Jayapura Syawaludin Sabil, didampingi Ketum BPC Hipmi Kabupaten Jayapura, Ketum Hipmi Kabupaten Pegunungan Bintang, Ketum BPC Hipmi Mamteng, Ketum BPC Hipmi Kerrom dan Mantan Ketua Hipmi Kabupaten Yahukimo dalam memberikan keterangan press kepada awak media di Jayapura mengungkapkan, Ketua BPC Hipmi di 29 Kabupaten/Kota di Papua pada dasarnya telah memberikan toleransi terkait penundaan Pelantikan Ketum BPD Hipmi Papua dengan adnaya pandemi Covid-19, namun pandemi sudah mulai berkurang dan sudah hampir 1 tahun ternyata pelantikan Ketum Hipmi Papua belum bisa dilaksanakan.

Itu sebabnya, 19 Ketua umum BPC Hipmi kabupaten, kota di Papua bersosialisasi terhadap BPC Hipmi di Papua dari 29 BPC Hipmi di Papua ada 19 BPC Hipmi mengatakan Mosi tidak percaya atas ketua terpilih Atto Sampebuntu


Ketum BPC Hipmi Kota Jayapura Syawaludin Sabil saat foto bersama dengan Ketum BPC Hipmi Kabupaten Jayapura, Ketum Hipmi Kabupaten Pegunungan Bintang, Ketum BPC Hipmi Mamteng dan Mantan Ketua Hipmi Kabupaten Yahukimo

“Hipmi adalah organisasi besar di Indonesia bahkan internasional dan telah melahirkan banyak pemimpin bisa menjadi beberapa menteri bahkan ada Presiden seperti Pak Jokowi, tapi kenapa kepengurusan Hipmi Papua sampai sekarang hampir 1 tahun tidak bis dilantik, aehingga kami mengambil langkah perwakilan dari 19 BPC Hipmi melalukan mosi tidak percaya akibat ketua terpilih melenceng dari aturan, katanya, Jumat (22/10)kemarin.

diakui, dari 19 BPC Hipmi yang melakukan Mosi tidak percaya dengan Ketum BPD Hipmi Papua yakni dari Hipmi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Sarmi, Jayawijaya, biak numfor, supiori, kepulauan yapen, keerom, yahukimo, merauke, lanny jaya, paniai, pegubin, puncak jaya, nduga, yalimo, mamteng dan tolikara, sehingga langkah yang diambil setelah ini adalah secepat mungkin pihaknya akan menyurat ke BPP Hipmi Pusat terkait kondisi yang ada karena sudah terpenuhi 2/3 BPC Hipmi di papua dari jumlah 29 akan menyatakan di surat atas mosi tidak percaya dan ditanda tangani oleh ketua umum di 19 BPC Hipmi Kabupaten Kota di papua.

“Kita akan mensierusi hal ini dala. Waktu dua atau tiga hari ini kita akan berangkat ke jakarta untuk menemui ketua OKK dan klKetum BPP Hipmi Pusat,”tegas Syawal.

Diakui, ketua formatur terpilih adalah teman mereka di Hipmi tetapi Hipmi ini organisasi nasional, organisasi yang besar yang mana tidak bisa main-main, apalagi dilihat dari pertanggungjawabannya dimana dalam satu tahun itu, tidak mungkin memberikan pertanggungjawaban.

Menurutnya, kader Hipmi di Papua sangat banyak sekali yang kompenten yang bisa memimpin Hipmi Papua seperti Ohensilus Haluka, Michael Ayomi, Therecia Eka Kambuaya, David Suebu, Wali Wonda, Taufan Purba.

Ditegaskan, menurut ADART setelah pelaksanaan musda selambat lambatnya 15 hari di lakukan pelantikan tetapi faktanya sekarang sudah hampir setahun jadi bisa dikatakan expired sehingga ini menunjukkan apakah di dalam ADART disebutkan setelah musda boleh melakukan pelantikan selama 10 bulan kemudian,

bahkan rapat mid formatur pun baru berlangsung tanggal 22 Oktober 2021 yang mana seharusnya rapat formatur harus dilakukan sebelum 15 hari untuk menyusun struktur tentunya wajib mengikuti hasil sidang sesuai rekomendasi BPC yang menjadi konstitusi dan ketua formatur mempunyai hak progratif mutlak karena dipilih BPC

dengan waktu yang hampir setahun blm juga di lakukan pelantikan yang berdampak vakumnya BPC secara administrasi seperti SKnya BPC yang tidak jelas sehingga program dengan pemerintah setempat tidak berjalan Karena tidak adanya SK dan juga dari ke vakuman itu BPC kehilangan peluang usaha dalam PON XX Papua yang baru saja berakhir.

Hasil musda mengenai program dan rekomendasi oleh BPC terkait nama nama yang diusulkan untuk struktur tidak diganggu gugat/berubah Karena merupakan perwakilan BPC dan keputusan konstitusi mengingat pada saat musda ketua terpilih secara aklamasi sehingga kesan timbal balik dari ketua terpilih kepada BPC adalah menyetujui nama nama itu. Artinya mekanisme sidang harus di jalankan dan tidak tboleh di biarkan kalau sampai adanya pembiaran maka ketua formatur terpilih tidak menjalankan rekomendasi dari BPC yang notabenenya adalah pemegang hak suara untuk memilih ketua BPD.

selaku Ketum BPC Hipmi Kabupaten Jayapura David Suebu juga menegaskan, Ketum BPC Hipmi di 19 Kabupaten Kota prinsipnya inginkan harus dilaksanaan Musda ulang karena Musda sebelumnya sampai saat ini tidak ada kejelasan dan Musda ulang harus dilakukan diberikan ruang kepada pengusaha OAP yang punya kapasitas dan kapabilitas. Namun jika masih dilakukan pelantikan 19 BPC akan siap turun untuk karena 19 BPC punya hak suara.

hal senada juga dikatakan, Onesimus Haluke Mantan Ketum BPC Hipmi Kabupaten Yahukimo periode 2017-2019, ia melihat saat ini Hipmi Papua diibaratkan seperti anak ayam kehilangan induknya karena sangat memprihatinkan sekali proses Musda tidak dilakukan secara baik akhirnya dalam pelantikan formatur hipmi Papua juga tidak terlaksana dengan baik.

Oleh sebab itu, Iya mewakili mantan ketua Hipmi seluruh Papua ia berharap dilakukan Musda ulang dan orang asli Papua harus bisa menjadi Ketua Hipmi Provinsi Papua karena orang Papua juga siap.

Hal senada juga dikatakan H. Jikwa Ketua BPC Hipmi Kabupaten Mamteng dimana, kepengurusan Hipmi di daerahnya bisa berjalan maksimal dan bermitra dengan pemerintah daerah karena belum adanya SK sejak status kepengurusan Hipmi masih dipertayakan, dan tentu ini menghambat proses kerja para pengusaha muda di Mamberamo Tengah diharapkan kan adanya musyawarah daerah ulang supaya ada tidak jelas dalam kepengurusan Hipmi di Papua.(**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here