Mansur: Kita Harus Tingkatkan Perlindungan Keamanan Rakyat Papua

0

Jayapura, Papua Terbit -Menyikapi masih seringnya kejadian penembakan dan aksi anarkis yang dilakulan KKB di daerah pegunungan hingga banyak kerugian moril dan materil. Hal ini harus menjadi perhatian serius aparat keamanan di papua. Jangan sampai masyarakat sipil, ASN, Nakes, TNI/POLRI menjadi korbannya.

Untuk itu, Ketua Umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Papua Dr.H.Mansur M.,SH.,,MM.,meminta aparat keamanan di Papua bisa ditingkatkan lagi lebih dipertebal khususnya di daerah rawan demi perlindungan keamanan bagi rakyat papua.

“Jika kejadian sudah seperti ini sangat biadab dan tidak manusiawi ini sudah bahaya kita harus tingkatkan perlindungan keamanan bagi rakyat di Papua aparat keamanan harus bisa dimaksimalkan oleh negara,”ucapnya, Sabtu,(18/9)

Mansur menjelaskan, aparat kepolisian dan aparat keamanan serta intelijen daerah sangat kurang sehingga Papua ini butuh kinerja aparat keamanan (Apkam) TNI/Polri Papua sangat banyak yang tiga kali lipat luas pulau jawa.

Dengan kondisi geografis yang luas dalam melayani masyarakat perlu perlidungan, sehingga tujuannya wilayah-wilayah konflik itu harus terwujud deteksi sini dan kinerja Apkam TNI/Polri termasuk intelijen itu secara cepat dan tepat.

“Tujuan akses informasi yang dini di Papua memang penting diketahui pemerintah pusat terutama Bapak Presiden, Panglima dan Kapolri serta pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga penting bersinergi dengan para Apkam di daerahnya tidak jalan sendiri-sendiri,”jelasnya.

Menurut Mansur, dengan demikian itulah negara hadir dalam perlindungan kepada rakyatnya.
Di papua sangat perlu menerapkan low emposemant jika ada yamg menerapkan hukum maka terapkanlah dengan baik dan benar, siapa yang salah maka perlu dipertanggung jawabkan, pasti aparat penegak hukum dengan biasa bertugas, karena penegakan hukum dan keadilan sangat bisa dilakukan yang penting tegas dan terukur.

Dicontohkan, insiden di kiwirok tiga hari sebelumnya sudah diketahui informasinya, bahwa akan ada penyerangan terbukti ada yang dievakuasi pegawai perbankan dan lainnya bahkan ada yang dengan jalan kaki meninggalkan kota Distrik Kiwirok, itu berarti lemah akses informasi secara dini atau terbatasnya aparat di tingkat kecamatan.

“Saya harap kejadian ini menjadi catatan khusus dan deteksi dini itu perlu, intelegensi itu sangat penting dan dalam bekerja tidak boleh terlihat atau terbaca di lapangan, intelegensi di papua harus dibenahi jangan sampai selalu kecolongan seperti kejadian kerusuhan di papua pada tahun 2019. Daerah rawan harus jadi perhatian serius dan peningkatan keamanan harus ditingkatkan,”jelasnya.

Kata Mansur, selama ini warga banyak yang korban jiwa di papua oleh kebiadapan sudah hampir 200 orang warga KKSS dalam kurung waktu 10 tahun terakhir ini warga itu termasuk anggota TNI/POLRI yang jadi korbannya belum warga lainnya dari Paguyuban nusantara.

Ditambahkan, bahwa jika perlu harus dirubah seperti dulu bahw Apkam bisa melaporkan kondisi kinerja pemerintahan di daerah akibat lemahnya sistem koordinasi dan budaya kerja stakeholders dan elit daerah. Sehingga kapan saja dan dimana saja dapat dievaluasi cara pelayan masyarakat di daerah.

“Kelemahannya era sekarang pasling egoisme stakeholder dan Apkam jalan masing-masing sehingga tidak mencapai sasaran da ntujuan bersama untuk kepentingan rakyat.Kelemahan penyelenggaraan sekarang karena masing-masing institusi cenderung jalan-jalan sendiri (egoisme sektoral) dikedepankan,”sindirnya.
Ditegaskan, Pemerintah juga perlu evaluasi kinerja Apkam dan unsur intelijen itu dalam kerangka peningkatan dan penguatan peran tugas termasuk aparatur pemerintah di tingkat bawah distrik dan kampung-kampung. Terutama Apkam di wilayah dan intelijen di daerah strategis dan rawan akan terjadinya konflik communal antar kelompok masyarakat OAP itu sendiri karena masalah perbedaan visi politik mereka dan masalah Dis-integrasi serta issu dari permalahannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Papua.

Sehingga ini menjadi sangat penting perhatian terhadap dukungan jumlah personil struktural atau organik serta dukungan penugasan atas tugas-tugas strategis harus diperkuat dengan kondisi geografis Papua yg sangat luas.

“Termasuk dukungan sarana dan prasarananya serta peralatan alusista yang baik. Mana mungkin dengan kondisi negara kita sudah maju sistem demokrasinya, tata kelola pemerintahannya sementara Apkam dan terkait masih sangat terbatas peralatannya,”akunya.

Ditambahkan, semakin maju sebuah negara itu semakin maju pula peralatan negaranya yaitu aparaturnya khususnya Apkam dan intelijennya sebagai benteng pertahanan negara yang kuat dan berwibawa. Tidak mungkin kinerja alat negara itu sukses, tanpa dibarengi dengan penguatan fasilitas alusista yang memadai, sehingga begitu ada indikasi potenai gejala konflik maka sistem yang bekerja dengan cara tekhnologi modern seperti peralatan komunikasi yang baik, peralatan alusista modern yaitu persenjataan yang ditempatkan di daerah strategis perbatasan harus siap sedia angkutan helikopter dan pesawat guna operasional Apkam di daerah tertentu yang rawan konflik.

” Salah satu contoh saat ini tetjadi Pandemi Covid 19 ternyata TNI/Polri juga ikut membantu jajaran pemerintahan sipil. Bahkan sukses, juga ketika terjadi bencana hampir semua pasukan elit yang digerakkan. Jadi hal ini tdk bisa satu sektor saja pemerintahan yg maju dan penting perhatian semua lintas sektoral termasuk Apkam TNI/POLRI’-nya.
Hal tujuannya apabila kinerja tinggi maka otomatis sukses pelaksanaan tugas untuk bangsa dan negara serta semua komponen rakyat dapat merasakannya.

Karena kinerja individu tinggi, akan berdampak pada kepada kinerja organisasi yaitu Negara. Yang terpenting pula masalah kompensasi atau kesejahtraan aparat prajurit kita khususnya yg bertugs di wilayah perbatasan atau pedalaman yg sangat terbatas dukungan based needs (sandang, papan, dan pangan) sangat terbatas dan bahkan seadanya, terbatas masalah akses informasi dan teknologi bahkan komunikasipun tidak bisa dilakukan. Bahkan dgn keluarga saja tidak mendapatkan akses berkomunikasi krn situasi geografis demikian, sehingga memang sangat penting kesejahteraan diujudkan baik dalam pelaksanaan tugas maupun kesejahteraan keluarganya.

Karena sesungguhnya hak hidup manusia sama kebutuhannya. Pengabdian penting demi bangsa dan negara tetapi aspek kemajuan kualitas hidup juga penting diberikan seperti pendidikan bagi anak-anaknya sebaiknya negara juga memberikan perlindung terhadap keluarga aparatur negara yang berjuang dan bekerja untuk memajukan dan melindungi serta mempertahankan bangsanya, bahkan tidak sedikit korban nyawa yang menjadi taruhannya.

“Semoga ini menjadi perhatian serius bagi kita semuanya. Saya paham karena sudah keliling bertugas di kabupaten/kota saat bertugas di Ditsospol (sekarang kesbangpol) Prov. Papua bahkan saya sering berjalan kaki di wilayah pedalaman Irian Jaya (sekarang Papua) dan melihat kondisi yg sebenarnya. Saat ini saya sudah dua tahun alih tugas sebagai tenaga edukatif (dosen) di bawah LL-Dikti Wil XIV Papua dan Papua Barat yg ditempatkan pada Universitas Yapis Papua Jayapura.

Ditegaskan, belajar dari teori abraham Maslow tentang teori kebutuhan dengan hirarki Based Needs (85%), safety and security needs (70%), sociale needs (50%), esteen needs (40%) and self actualization needs (10%).
Jadi faktor kenyamanan dan keamanan nomor dua dalam kehidupan manusia, sehingga negara perlu ektra dalam perlindungan kenyamanan dan keamanan dalam hidup dan kehidupan rakyatnya. Segi lainnya bagaimana Apkam kita (TNI/POLRI) serta instansi lainnya jika lemah dalam penguatan dan peningkatan terutama fasilitas sarana pra sarana, dan perlengkapan, serta kesejahteraan prajurit kita tidak dijamin dengan cukup.

Sementara mereka juga manusia biasa punya tanggug jawab keluarga dan lainnya ketimbang anggaran yang kelola negara hanya untuk pos biaya ke lembaga negara yang kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan rakyat.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here