DPP Resmi Lantik Pengurus LBH Tridarma Papua

0

Jayapura, Papua Terbit- Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Tridarma Indonesia (TI) Yudi Rijali Muslim melantik kepengurusan Advokat Tridarma Provinsi Papua, yang di lakukan secara virtual di hadiri pembina Tridarma Indonesia Bob Hasan baik Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Banten,Jawa Barat, Jawa Tengah dan Papua

Direktur LBH Tridarma Papua Akup Husin Putra Harahap,SH Pelantikan Tridarma Papua berdasarkan SK kepengurusan yang bertujuan untuk mengesahkan seluruh pengurus agar dapat melaksanakan aktivitas bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu

Perlu di ketahui LBH Tridarma adalah LBH yang khusus di bentuk untuk menangani permasalah kasus -kasus di masyarakat terutama bagi orang-orang yang ekonomi lemah atau tidak mampu.

Ia menjelaskan sementara LBH Tridarma Papua menangani kasus pembunuhan yang Selama 1 tahun berjalan belum terungkap

“ya kasus almarhum rahul yang mana kami sedang berupaya berhubungan dengan Polda Papua, Polresta Jayapura Kota, Polsek Abepura yang mana sudah satu tahun belum terungkap,”bebernya

untuk itu perlu hadirnya LBH Tridarma di harapkan kepengurusan yang baru di lantik lebih aktif lagi untuk berkoordinasi dengan Polda Papua,Polresta Jayapura Kota,dan Polsek Abepura agar kasus ini harus segera di ungkap

“kami tetap mengawal kasus, tugas kami mendampingi keluarga korban karena Kami mendapat kuasa khusus dari orang tua korban untuk mendorong kasus ini hingga ke kejaksaan sampai P-2, karena ini menyangkut keadilan hukum bahwa siapa yang bersalah harus di tindak,”tegasnya

Husin berharap permasalahan hukum di Papua yang belum tuntas terutama diskriminasi hukum kepada orang- orang yang tidak mampu,”kami hadir untuk membantu masyarakat yang tidak mengerti hukum dan buta hukum jadi tugas kami tidak hanya mengatasi hukum tapi akan melakukan pembinaan hukum,”jelasnya

“Contohnya kita akan bersama pemerintah
Untuk melaksanakan kegiatan para legal untuk orang orang yang berminat untuk belajar hukum dan merespon negara dalam hal ini Kementerian desa agar dana desa dapat di gunakan sedikit untuk membuat advokasi desa”tutupnya(Epen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here