Keluarga SR Minta Polisi Tangkap Pelaku DD Dan MRD Di Duga Korupsi Dana Covid 19 Di Mambra

0

Jayapura, Papua Terbit – Keluarga  SR meminta Polda Papua membebaskan tahanan SR yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah (BPKAD )Mamberamo Raya( MAMBRA) yang di duga terlibat menggunakan dana covid -19 tahun 2020 di Kabupaten Mamberamo Raya

“ kami minta Polda Papua  bebaskan tahanan SR karena tanpa adanya barang bukti P-21 sudah di tetapkan tersangka dan di tahan selama 60 hari, ini ada apa? kata Juru bicara keluarga SR , Johan Wenehen kepada awak media di kopi Tiam Abepura( 17/8/21)

ia menjelaskan  kasus  dugaan korupsi dana covid-19 yang di gunakan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada ) penyidik reskrimsus Polda Papua memeriksa Bupati Membramo Raya berinisial DD kemudian menyusul Haji Topan melaporkan SR yang masih menjabat sebagai kepala BPKAD untuk di proses secara hukum

“ kami keluarga SR sesalkan penyidik Direktorat Reserse  Kriminal Khusus Polda Papua telah menahan SR  selama 60 hari sebagai tersangka, sementara tersangka Bupati Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa (DD) tidak di tahan” ungkapnya

Selain itu, kata Johan kasus dugaan korupsi  dana covid-19 untuk kepentingan politik Dorinus Dasinapa  saat maju  dalam pemilihan kepala daerah  yang melibatkan rekannya MRD

“  ya  rekannya Muhamad Rifai Darus (MRD) salah satunya yang terima aliran dana covid-19,” bebernya

Sebagai keluarga SR meminta dari pihak Polda Papua dapat menahan  tersangka  Dorinus Dasinapa dan menangkap Muhamad Rifai Darus  untuk di proses hokum karena di duga korupsi  penggunaan dana covid -19 sebesar 3.1 Miliar Rupiah di Kabupaten Mamberamo Raya

” benar dana itu  sebesar 3,1 miliar , karena SR sudah di tahan, kami minta pihak polisi menangkap tersangka DD dan MRD untuk di proses secara hukum,” ujarnya

perlu di ketahui oleh publik bahwa  penahanan SR sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana covid -19 untuk kepentingan politik dari Dorinus Dasinapa di Kabupaten Mamberamo Raya  yang di laporkan oleh Haji Topan ke penyidik Reskrimsus Polda Papua adalah rekayasa karena tidak ada pembuktian  temuan yang kuat atau hasil audit BPK Perwakilan Papua.

” tidak ada bukti temuan dari BPK untuk saudara SR, bahkan dana yang di gunakan untuk kepentingan politik dari Bupati Mambra Dorinus Dasinapa bukan dari dana covid-19 melainkan dana Bantuan Tidak Tetap (BTT),”tegasnya

menurutnya dana Bantuan Tidak Tetap (BTT) di peruntuhkan sewaktu-waktu untuk  kebutuhan masyarakat yang emergency yang mana menjadi tanggung jawab seorang pimpinan daera,sementara SR hanya menjalankan perintah dari Bupati

“soal pengembalian pinjaman dana  ini Bupati yang tau prosesnya,tapi SR tidak tau karena dia hanya melakukan prosedur yang ada,” ucapnya

di tambahkan, Polda Papua harus bersikap benar-benar  netral dalam penyidikan kasus korupsi  jangan melakukan  tebang pilh terhadap Bupati  Dorinus Dasinapa (DD)Dan Muhamad Rifai Darus(MRD) sebagai korupsi penggunaan dana covid-19 untuk kepentingan pilkada di Kabupaten Mamberamo Raya

“ kami punya bukti bahwa uang sudah di terima  oleh MRD secara tunai sebesar 1 miliar  rupiah dan satu rekening  lagi yang di transfer dari Bupati Dorinus  Dasinapa,” pungkasnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here