Status KKB Menjadi Teroris, Ini Pernyataan Gubernur Papua Untuk Pemerintah Pusat

0

Jayapura, Papuaterbit.com – Inilah status pemberian nama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Teroris yang telah resmi di umumkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Prof. Mahfud MD telah resmi mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua dan segala nama organisasi dan orang yang berafiliasi di dalamnya merupakan tindakan teroris,kamis( 29/4/21)

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Juru Bicara Muhammad Rifai Darus Menanggapi penetapan status nama KKB menjadi Teroris dengan memberikan tujuh(7) point pernyataan sikap kepada pemerintah Pusat yaitu:

  1. Terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan
    politik, dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau
    dengan seksama dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut.
  2. Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh
    sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang
    meresahkan, melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM.
  3. Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI agar
    melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai
    teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif
    dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum.
  4. Pemerintah Provinsi Papua mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk
    melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah
    orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya
    peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua.
  5. Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi Warga Papua yang berada di perantauan. Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi Warga Papua yang berada di perantauan.
  6. Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa Pemerintah Pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB
  7. Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa Rakyat Papua akan tetap dan selalu
    setia kepada NKRI, sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan bukan pertukaran peluru.(Redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here