Sekda Flassy Harapkan 72 ASN Jabatan Fungsional Yang Di Lantik Bekerja Lebih Kreatif Dan Inovasi

0

Jayapura, Papuaterbit.com – Sebanyak 72 Aparatur Sipil Negara(ASN) jabatan tenaga fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) secara resmi di lantik oleh Sekretaris Daerah(Sekda ) Papua Dance Yulian Flassy SE.,MSi

Sekda Flassy menyampaikan 72 pegawai yang memiliki jabatan tenaga fungsional usai di lantik di harapkan dapat bekerja maksimal dengan kreatif dan Inovasi terutama dalam menguasai tekhnologi yang berkembang saat ini.

“ya saya harap mereka harus kreatif dan inovasi, perlu tau tekhnologi, bukan jabatan struktural saja orang bisa hidup, jabatan fungsional ini sangat penting untuk membuat pegawai makin kreatif,”kata Sekretaris Daerah(Sekda ) Papua Dance Yulian Flassy usai pelantikan jabatan fungsional di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, Selasa( 30/3/21).”

di jelaskan, para pegawai yang memiliki jabatan fungsional suatu saat menjadi jabatan struktural dalam pemerintahan

“saya dulu masih pegawai di Lembaga Administrasi Negara ( LAN ) pusat Jakarta,saya tim jabatan fungsional tapi dalam jabatan fungsional itu suatu saat menjadi jabatan struktural, tinggal kita lebih banyak menulis untuk naik pangkat atau golongan karena jika kita menulis banyak relasi,”imbuhnya

tak lupa Flassy berpesan untuk para ASN yang menduduki jabatan fungsional lebih banyak aktif dengan media, internet

“haruslah bergaul dengan media, baik itu goolge ,wifi agar menguasai tekhnologi, jangan gagap teknologi(Gaptek),””tuturnya

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Papua Yorem B. Wanimbo, SPI, MM menyampaikan bahwa dirinya merasa bangga atas pelantikan dan pengambilan sumpah 20 pejabat fungsional di lingkup biro pengadaan barang dan jasa Setda Provinsi Papua.

“saya bangga dari 72 jabatan fungsional, 20 orang dari pengadaan barang dan jasa,”ujarnya

dikatakan sejak dirinya dilantik sebagai kepala biro pengadaan barang dan jasa Papua pada bulan April 2020 lalu, Karo BpJ langsung bekerja ekstra, untuk menyelesaikan dan menuntaskan personil biro pengadaan barang dan jasa Papua, khususnya jabatan fungsional sebagai pengelola yang hari ini ikut dilantik.

Lanjut Yorem, kebutuhan pejabat fungsional di lingkungan biro pengadaan barang dan jasa Papua adalah bersifat mendesak, sesuai dengan amanat Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, yang telah diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 pada pasal 88 huruf (a) bahwa Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan dan pejabat pengadaan di suatu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P/D) wajib dijabat oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Jabfung PPBJ) selambat-lambatnya 31 Desember 2020, namun pada tahun 2020 sebagaian besar UKBJ di Indonesia belum bisa memenuhi ketentuan Pasal 88 Perpres 16 Tahun 2018 tersebut UKPB Papua.

sehingga adanya Perubahan Perpres 12 Tahun 2021 atas Perpres 16 tahun 2018 tentang tentang pengadaan barang dan jasa dalam pasal 74A ayat 1 yang masih membolehkan Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dengan Personil lainnya di luar Jabfung PPBJ, sehingga masih ada tanggungjawab untuk mengejar kekurangan Jabfung PPBJ, sehingga semua Pokja di UKPBJ Papua kedepannya akan berstatus pejabat fungsional yang murni bekerja untuk UKPBJ.

” untuk itu diperlukan percepatan untuk memenuhi ketentuan tersebut, guna menghindari potensi terhambatnya proses pengadaan barang/jasa, sebagaimana tertuang dalam surat LKPP RI Nomor: 4306/KA/06/2020 pada tanggal 19 Juni 2020 perihal percepatan pengangkatan jabatan fungsional pengelola barang/jasa,”ujarnya

Lanjutnya pelantikan kali ini adalah momentum sejarah bagi biro pengadaan barang dan jasa Setda Papua, karena pada bulan Maret 2021 Biro PBJ Papua bisa menghasilkan 20 Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Jabfung PPBJ) yang akan menunjang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Pokja permanen pada UKPBJ Papua.

dirinya merasa plong, karena seleksi Jabfung PPBJ telah melewati proses pengangkatan yang sangat panjang, dimulai dari tahapan Penyusunan Analisa Beban Kerja, Penetapan Rekomendasi Kebutuhan dari LKPP, Penetapan Kebutuhan Jabfung Menteri Pendayagunaan Aparat Negara Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB), Penyampaian Porto Polio, Ujian Tertulis, Rekomendasi Pengangkatan dan Pelantikan/Sumpah Jabatan yang masa akhir pelantikannya di deadline paling lambat tanggal 6 April 2021.

“saya turut merasa bangga, karena untuk UKPBJ seluruh Papua dan Papua Barat,hanya Setda Papua yang sudah memiliki pegawai pejabat fungsional hanya biro pengadaan barang/jasa 20 orang,”pungkasnga ( Epen PT )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here