Bpjs Kesehatan Gelar Forum Komunikasi Dan Kemitraan Di Kabupaten Mimika

0

Jayapura, Papuaterbit.com – Guna meningkatkan kualitas layanan serta mendorong cakupan kepersertaan demi menjamin perlindungan kesehatan masyarakat keseluruhan. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan Cabang Jayapura kembali menggelar forum komunikasi dan kemitraan bersama pemangku kepentingan utama Kabupaten Mimika.Senin (11/05).

“Tujuan forum ini memang sebagai wadah komunikasi terkait pelaksanaan Program JKN-KIS. Komunikasi tersebut tak lain membahas kerja sama strategis serta diskusi seputar permasalahan yang ada dan segera mungkin menemukan solusinya seperti tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung perluasan cakupan peserta, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta penegakan regulasi. Dengan adanya ikatan komunikasi tentu mudah dalam menyamakan persepsi,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Djamal Adriansyah.

Dalam rilisnya kepada Papuaterbit, Djamal Adriansyah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah serta stakeholder dapat bergabung dalam kegiatan forum yang kali ini dilakukan bersama pemangku kepentingan utama Kabupaten Mimika.

“Kami memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kabupaten Mimika beserta tim karena telah mengalihkan 2.456 jiwa dari tanggungan PBI APBD menjadi PBI APBN yang ditanggung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang artinya bahwa beban APBD dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk membiayai PBI APBD semakin berkurang. Juga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika atas bantuannya dalam melakukan validasi dan verifikasi data masterfile BPJS Kesehatan,” ujar Djamal.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika, Ronny Stepanus Marje, turut mengapresiasi sinergitas yang terjalin antara BPJS Kesehatan Kabupaten Mimika, Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika terkait validitas data. Melalui forum komunikasi dan kemitraan bersama pemangku kepentingan utama Kabupaten Mimika ini juga bisa sebagai wadah untuk menyampaikan hambatan dan kendala yang terjadi di lapangan sehingga bisa dicari jalan keluar bersama terkait kendala tersebut.

“Harapan ke depannya, bisa terus ditingkatkan koordinasi yang baik antar stakeholder sehingga masyarakat Kabupaten Mimika khususnya masyarakat di Amungme, Kamoro dan 7 suku tersebut tidak terlalu banyak memiliki jaminan sosial dan tumpang tindih, sehingga menyebabkan double klaim oleh Puskesmas atau rumah sakit di wilayah Kabupaten Mimika,” tutupnya (Redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here