Soroti Wamen PUPR , Tokoh Masyarakat : Keberpihakan PUPR Untuk Orang Papua Minim

0

Jayapura, Papuaterbit.com – Tokoh masyarakat  pemerhati  Infrastruktur Papua dan Papua Barat  Menyoroti  tugas kewenangan dari wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo kepada  masyarakat Orang Papua  masih sangat minim dan tidak berimbang

“ini jelas tentang kewenangan fungsi yang di berikan dari Presiden Joko Widodo dalam hal ini perpres no 27 tahun 2020 menyangkut kewenangan wakil menteri PUPR sebagai pemegang kendali di Wilayah Timur Indonesia di Papua dan Papua barat,”kata Bertus Asso saat di wawancarai oleh awak Media di Jayapura, Minggu ( 22/3/20 )

menurutnya  dalam tugas kewenangan sesuai dengan keppres itu menyimpang, apalagi keberpihakan Wamen PUPR lebih kepada orang asli non Papua ketimbang Orang asli papua

‘sejak tanggal 9 Maret 2020 orang Papua berada dalam persimpangan,ini tidak bagus, kalo baleh di sejajarkan,orang asli Papua  berapa persen dan orang Papua Non asli Papua berapa persen supaya kerja seimbang dan harmonis,”ujarnya

Sambung Asso,namun  pihaknya  melihat  adanya kongkalikong  yang patut mencurigakan dalam pemberian tugas pekerjaan dari PUPR  tidak berimbang  lebih berpihak kepada masyarakat non Papua

”saya lihat tugas non Papua lebih banyak ketimbang Orang Asli Papua di sini terjadi kecemburuan sosial di mana kerja di lapangan sampai di bawa kedaerah Mapenduma,Nduga, jembatan Yaholi,jalan  trans  wamena –Jayapura, kami sangat menyesal ,ini tidak maksimal dengan alasan keamanan”ucapnya

Seharusnya wamen PUPR dapat memberikan kesempatam kepada orang asli Papua dengan cara membangun pendekatan budaya, sosial yang perlu di maksimalkan agar berjalan dengan harmonis

“ ini garis koordinasi antara Menteri,Wakil Menteri  dan Dirjen dan Badan-Badan  PUPR ini harus di fungsikan,supaya kerja lebih baik dan harmomis di dalam kementerian bahkan di tingkat dasar dan infrastruktur di wilayah masing-masing,  kami di Papua dan Papua Barat di beri tugas oleh Presiden  sendiri oleh wakil mentri PUPR menangani di wilayah itu dan itu perioritas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.”tegasnya

Ia menjelaskan  pembangunan infrastruktur  oleh  wamen PUPR  belum berjalan secara maskimal dan  masih mengalami kefakuman

“hal ini tidak di lakukan secara maksimal sehingga dalam situasi ini agak sedikit fakum dan kami sangat menyesal sekali, ada dua point penting yang pertama yakni” JWW  sebagai wakil menteri PUPR dan tugas partai langsung ,dia bukan dari birokrat,

tak hanya itu, yang kedua “masalah personil dalam undang-undang otonomi khusus berbicara kewenangan kepada orang-orang  Papua,berapa persen kita orang Papua  harus di berikan kesempatan dan Presiden juga katakan bahwa  Instruksi langsung  untuk orang –orang Papua di berikan kesempatan baik  BUMN di pusat maupun di daerahnya,”paparnya

Di akui, selaku tokoh masyarakat atau tokoh pemuda dari Papua mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mempercayai dan mengangkat Wamen PUPR

“kami sangat apresiasi dan terima kasih  kepada Presiden dan mengangkat wakil menteri untuk duduk bekerja dan itu baik kami sangat apresiasi karena kami orang gunung adalah orang yang baru pertama kali mendapatkan kedudukan sebagai wakil menteri PUPR,”tutupnya (Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here