Dirjen Bina Administrasi, Eko Wibowo: Gunakan Dana Desa Sesuai Aturan Karena Masuk Dalam Pengawasan.

0

Jayapura, Papuaterbit.com – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Eko Wibowo mengatakan
Jadi hari ini kita menyelenggarakan Rakernas Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat dilaksanakan di 15 Provinsi di seluruh Indonesia pada selasa (25/2/2020), termasuk di Papua.

“Tadi saya menyampaikan pesan-pesan dari Mendagri mengenai strategi bagaimana penyerapan dana desa 2020. Karena ada indikasi perekonomian dunia ini kan berdampak karena adanya virus corona dan sebagainya, ini sudah mulai terlihat indikasi slow down ekonomi itu,” kata Eko Wibowo, di Jayapura, Selasa, (25/2/20).

“Untuk memperkuat ketahanan ekonomi di level desa kampung, distrik, maka penyerapan dana desa harus dipercepat, untuk program-program yang sifatnya padat karya.
Dengan demikian, maka infrastruktur kegiatan perekonomian bisa dilaksanakan dengan cepat tapi disamping itu bisa memperkuat daya tahan ekonomi di desa,” ujar Eko Wobowo.

Lebih lanjut Ia ungkapkan, penggunaan anggaran di tingkat desa harus sesuai aarahan, karena dana desa masuk dalam pengawasan.

“Tapi dalam hal ini penyerapannya harus cepat, peredaran uang di desa juga harus bagus. Namun akuntabilitas dalam pengelolaannya juga tetap harus hati-hati memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.


Ingat bahwa dana desa ini banyak yang mengawasi penggunaannya, termasuk media, juga masyarakat. Jadi harus digunakan dengan baik sesuai dengan arahan-arahan yang sudah ada sesuai juga dengan musyawarah karena yang namanya Badan Perwakilan Desa atau Kampung sesuai dengan aspirasi masyarakat,” ungkap Eko.

Kasus penyelewengan dana desa setiap tahun yang makin meningkat signifikan maka harus ada pengawasan yang lebih detail.

“Mudah- mudahan tidak meningkat, karena ini sistem baru, dana desa tahun 2015 baru dimulai. Memang belum dibarengi dengan sistem dan SDM yang memadai.
Jadi di tahun 2020 ini instrumennya sudah lebih banyak, ada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswakeudes),” tegas Eko.

“Selain itu, kepala desa sudah di didik lebih trampil lagi, yang penting tak ada niat yang buruk untuk itu secara sengaja menyalahgunakan dana desa,” tambah Eko.

Melihat kasus penyelewengan dana desa yang makin meningkat, ada pengawas tambahan ke Provinsi.

” Di Kabupaten, penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Ini yang sedang dilakukan maka untuk APIP ada ketentuan Peraturan Mendagri, agar ada jumlah minimal yang harus dialokasikan dari belanja daerah, ada prosentase-prosentasi tertentu yang lebih besar jumlahnya dialokasikan kepada APIP,” tegas Eko.

“Disamping itu kita akan perdayakan camat atau kepala distrik karena rentang kendali pengawasannya ke kampung lebih mudah,” tandas Eko. (celia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here