Kadis Sosial, Ribka Haluk: Laksanakan Amanat Undang-Undang Atasi Isu Gender, Masalah Anak Jalanan, Dan Perempuan Di Papua

0

Jayapura, Papuaterbit.com – Isu gender, masalah anak jalanan, masalah pemberdayaan perempuan cukup tinggi, tidak hanya itu, masalah sosial, kependudukan juga semakin merebak. Untuk itu sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan daerah melaksanakan amanat undang-undang. Hal ini dikatakan Kepala dinas sosial kependudukan catatan sipil dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sekretaris daerah provinsi Papua, DR. Ribka Haluk, S,Sos, MM, di Jayapura, Senin, (10/2/2020)

“Memang isu-isu jender, masalah anak jalanan, masalah pemberdayaan perempuan, di Papua ini cukup tinggi, masalah sosial, kependudukan hari-hari ini sangat banyak. Dengan demikian tugas hang besar ini kami dapat jalankan dengan baik di kabupaten dan lota di Papua, sesuai amanat undang-undang,” ujarnya.

“Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah baik, karena memang fungsi pemberdayaan perempuan juga ada di Dinas Sosial, untuk masalah penanganan anak jalanan, jumlah perempuan, KDRT, jumlah anak, akte, sehingga sudah di kaji secara baik di kementerian,” kata Ribka Haluk.

Sebagai perpanjangan dari pemerinrah pusat dan daerah, maka di provinsi Papua melakukan koordinasi dengan kabupaten-kota untuk menangani masalah tersebut.

“Jadi saya pikir kita di provinsi juga melakukan fungsi koordinasi, perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Yang punya wilayah, punya masyarakat kan teman-teman di Kabupaten-Kota. Kita provinsi fungsinya untuk koordinasi, mediasi, fasilitasi, dan seterusnya. Tugas ini juga sudah terbagi habis, desentralisasinya sudah ada,” ujar Ribka.

“Pada prinsipnya kami sebagai pelaksana tugas, melaksanakan dan mengamankan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Saya tidak kerja sendiri, kita punya SDM, pegawai yang luar biasa, dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja yang tidak diragukan sesuai kapasitas.

Saya punya pegawai sekitar 300 orang dengan pembagian tugas masing-masing di kabupaten-kota sampai provinsi, dimana fungsi managerial kita sudah ada. Dengan demikian saya hanya mengontrol karena sudah dibantu oleh teman-teman di bawah.

Saya pikir ini pekerjaan yang bisa kita kerja, apalagi ini kan sekarang jamannya sudah enak, artinya komunikasinya sudah tersedia semua. Koordinasinya bisa lewat WA, bisa lewat media apa saja. Jadi nanti kita akan terus lakukan rapat-rapat koordinasi untuk memperkuat teman-teman di lapangan,” papar Ribka.

“Kalo pertemuan sudah kami lakukan pertemuan koordinasi lintas sektor  artinya dari dinas sosial kemudian dengan pemberdayaan perempuan. Cuman memori tugas memang saya sudah laporkan kepemimpinan baik bapak Sekda maupun bapak asisten I, II, III, dan disiapkan waktu untuk  kami akan melakukan memori tugas. karena menurut kami memori tugas ini sangat penting, karena itu akan terkait dengan penyerahan aset, pegawai, kepengurusan dan lainnya. Ini salah satu bagian dari sistem pemerintahan yang harus kita lakukan,” pungkas Ribka Haluk. (celia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here