Dicerca 15 Pertanyaan Oleh Kejati Papua, Bupati Keerom Klarifikasi Dana Bansos Hibah Tahun 2017

0
132

Keerom, Papuaterbit.com –  Muhammad Markum, akhirnya mengklarifikasi terkait penyalahgunaan anggaran dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Keerom pada 2017 lalu, sebesar Rp.80 Miliar.

Bahkan Markum mengaku tidak tahu menahu soal dana tersebut, mengingat di Tahun 2017, dirinya masih menjabat sebagai Wakil Bupati mendampingi Celsius Watae (Alm)

“Itu bukan wewenang saya pada waktu 2017 masih menjabat wakil bupati. Dan bansos hibah itu kewenangan penuh bupati. Karena itu saya tidak tahu tentang besarannya,” kata Bupati Keerom, Muhammad Markum, kepada puluhan wartawan di salah satu hotel arso 2, Sabtu, (15/2/20).

Walaupun mangkir selama dua kali panggilan Kejaksaan Tinggi Papua untuk diperiksa karena ada tugas di Jakarta, akhirnya Markum memenuhi panggilan Kejati dengan dicerca 15 pertanyaan selama 5 jam, untuk mempertanggungjawabkan anggaran hibah bansos.

“Kemarin saya menghadiri undangan dari Kejaksaan Tinggi Papua, sebenarnya itu sudah dari hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, karena pada tanggal 28 sebelumnya, saya ada tugas di Jakarta. Saya diperiksa 5 jam dengan 15 pertanyaan, tentang proses hasil temuan BPK RI dari dana hibah dan bansos sebesar Rp.80 miliar,” tutur Bupati, Markum.

Markum minta penerima bansos hibah untuk melakukan SPJ balik kepada Pemkab Keerom, karena penerima bansos hibah adalah saudara di kabupaten Keerom.

“Penerima Bansos hibah Itu, ada dari kemasyarakatan, Lembaga, Ormas, Keagamaan dan stabilitas keamanan di daerah Kabupaten Keerom. Untuk itu saya minta kepada penerima hibah Bansos agar dilakukan SPJ  balik, karena sudah ditindaklanjuti 61 persen, jadi masih ada 23 miliar lebih,” papar Bupati, Markum.

Markum, menegaskan agar penerima bansos hibah hingga bulan Maret harus mempertanggugjawabkan penggunaan anggaran yang telah diterima. Jika tidak, dirinya akan melaporkan kembali kepada Kejaksaan Tingga (Kejati) Papua untuk memeriksa siapa saja yang belum melaporkan penggunaan anggaran tersebut.

“Ini sudah tercatat dan mudah-mudahan saya kasih kesempatan waktu hanya sampai di bulan maret 2020, harus sudah selesai.

Tentunya saya berterima kasih, bagi aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Tinggi Papua, yang begitu Inten untuk melihat, sebenarnya siapa pihak penerima ini dari anggaran 2017. Karena secara objektif saya meminta kepada Kejaksaan untuk melihat Bansos hibah yang masih belum dipertanggungjawabkan hari ini sampai nanti di akhir Maret masih ada 8 miliar yang belum di SPJ kan,” tegas Bupati Markum. (clw/ket)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here