Disnaker Papua Yan Piet : Sesuai SK Gubernur UMP Papua Fix Rp 3,5 Juta

0

Jayapura, Papuaterbit.com –Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Yan Piet Rawar mengatakan berdasarkan surat keputusan Gubernur Papua Lukas Enembe bahwa Kenaikan Upah Minimum Papua (UMP) sesuai dengan keputusan pemerintah pusat UMP Papua sebesar Rp.3.516.700.

Sehingga Kabupaten-Kota di Provinsi Papua juga dapat melakukan penyesuaian angka Upah Minimum bagi para buruh (karyawan).

“Rp3.516.700 dan itu sudah fix dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di mana SK Gubernur sudah ada, jadi sudah tinggal dilaksanakan.
Jadi kabupaten kota juga bisa melakukan penyesuaian yang artinya dia juga bisa menetapkan Upah Minimum Kabupaten,” kata Yan Piet Rawar, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, usai mengikuti apel pagi di halaman Kantor Gubernur Papua, Senin, (20/1/2020).

Rawar menjelaskan, sesuai SK Gubernur, kabupaten bisa mengusulkan UMK sesuai situasi dan kondisi daerah.

“SK Gubernur dimana UMK juga bisa diusulkan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah artinya, kalau kondisi dan situasi yang memungkinkan untuk bisa dinaikkan maka dilihat sesuai situasi sidang-sidang dewan pengupahan tingkat kabupaten. Itu yang di sepakati kemudian diusulkan ke gubernur sehingga ditetapkan oleh Gubernur,” jelas Rawar.

Dari UMP Papua tersebut sudah disepakati, namun ada satu Kabupaten yang melakukan protes sesuai dengan daerahnya yakni Kabupaten Yapen untuk menggunakan UMK tahun sebelumnya, namun di tolak karena itu sudah keputusan pemerintah dan wajib dilaksanakan.

“Ada satu kabupaten di provinsi Papua yang melakukan protes sesuai dengan UMK yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Yapen yang mengusulkan untuk menggunakan tahun lalu atau Upah Minimum Kabupaten tahun sebelumnya namun itu tidak bisa karena sudah turun pemerintah wajib dilaksanakan. Itu wajib dan harus dilaksanakan oleh Kabupaten kota,” tutur Rawar.

“Yang bisa dilakukan dalam penundaan karena kondisi perusahaan tertentu, dan itu harus diaudit oleh auditor eksternal untuk melihat bahwa perusahaan tersebut tidak mampu untuk membayar upah minimum. Berdasarkan itu, maka bisa diputuskan, namun jika pertimbangan sepihak oleh perusahaan itu tidak menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan kelonggaran kepada perusahaan melaksanakan penundaan atau dan lain-lain.,” tandas Rawar. (clw/Ket)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here