Ketua DPD Partai Nasdem Kab. Nduga, Yonas :DKPP Putuskan Sidang Pemeriksaan Pemilu Tanpa Ada Intervensi dan Suap.

0
181

Jayapura, Papuaterbit.com – Sesuai dengan sidang pemeriksaan penyelenggaraan pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Nduga oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Dari sidang tersebut disinyalir jangan sampai ada pelanggaran, sehingga, Untuk mendapatkan keadilan yang oleh penyelenggara pemilu,

ketua DPD Parta Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Nduga Papua,Yonas Beon, beserta Sekretaris, Usman Lokbere mengharapkan, agar hasil sidang pemeriksaan penyelenggaraan pemilu KPU kabupaten Nduga berjalan sesuai aturan tanpa ada intervensi dari manapun.

“Kami minta sidang pemeriksaan penyelenggaraan pemilu kabupaten Nduga pada (24/11/2019) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang di gelar di ruang Bawaslu Provinsi Papua, agar dapat bertindak sesuai aturan yang berlaku tanpa harus di Intervensi atau disuap oleh pihak manapun, agar demokrasi yang sesungguhnya bisa tercapai di Indonesia,” ungkap Yonas Beon, di Jayapura, Selasa (3/12/2019).

“kami sampaikan penghormatan dan pengakuan kpd teman-teman DKPP yg merupakan lembaga hukum yang sangat independen dan berdedikasi tinggi, utk memutuskan secara profesional,” kata Yonas Beon.

Yonas yang di dampinggi Sekretaris Partai Nasdem kabupaten Nduga, Usman Lokbere menjelaskan, bahwa yang membuat Partainya Ngotot untuk DKPP kan 4 (empat) anggota KPU kabupaten Nduga yang mana, bukti hasil perolehan suara partai Nasdem atas nama Yorince Lokbere di Distrik Mbua, dari data formulir DA 1 KPU, memperoleh 3.900 suara saat dilakukan perhitungan ditingkat kabupaten Nduga. Tetapi ketika muncul ke Formulir DB 1, mengalami perubahan dengan dialihkannya 1.275 suara kepada Obet Gwijangge dari Partai Golkar atas perintah pejabat teras Nduga.

“Ini ada bukti rekamannya dan juga sudah melanggar peraturan KPU, karena hasilnya di plenokan di rumah sekretaris KPU Nduga di Jayapura tanpa mengundang Bawaslu beserta pimpinan parpol. Disiinilah terjadi perubahan data yang sebenarnya,” ungkap Politisi Nasdem Kabupaten Nduga, Yonas Beon.

Sementara itu Sekretaris Partai Nasdem kabupaten Nduga, Usman Lokbere mengatakan, KPU kabupaten Nduga sudah melanggar peraturan KPU Pasal.18 tahun 2007, tentang pengalihan suara atas perintah oknum tertentu.

“Karena mereka punya cukup bukti untuk di buktikan kepada DKPP, dan sudah dilakukan 24 november 2019 lalu di Kantor Bawaslu Peovinsi Papua Kota jayapura, dimana belum ada putusan dari DKPP terhadap hasil perselisihan ini,” kata Usman Lokbere.

“Untuk itu DKPP diminta agar dalam memutuskan sidang harus benar-benar adil dengan mempertimbangkan semua aspek, terutama alat bukti pengadu, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat akar rumput,” harap Usman Lokbere, kepada DKPP jika kembali bersidang,”pungkasnya (Redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here