Musrenbang Otsus Papua 2019 Sebagai Tolak Ukur Hak-Hak Dasar OAP

0

Jayapura, Papuaterbit.com – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, yang di wakili oleh Asisten Bidang Umum (Asisten III) Sekda provinsi Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, menyampaikan di tahun 2019 merupakan tahun ke-3 dilaksanakannya Musrenbang Otsus Papua di 5 wilayah adat. Acara ini merupakan suatu terobosan dan tolak ukur dalam rangka pencapaian pemenuhan hak-hak dasar masyarakat asli Papua.

“Berbagai wacana berkembang bahwa ada semacam tuntutan yang ditagih langsung oleh publik Papua, bahwa otonomi khusus belum seutuhnya memberikan dampak, sebagaimana kerinduan terhadap kehadirannya. Masih terdengar bahwa otonomi khusus Papua hanya terkait dengan dana sedangkan kewenangan menjadi dua perdebatan yang tidak tuntas,” kata Asisten bidang umum sekda provinsi Papua, Ridwan Rumasukun, saat membuka Musrenbang Otsus Papua 2019, di Jayapura, Senin, (25/11/19).

Dirinya menegaskan, memahami keberadaan dan berupaya hadir untuk memberi alternatif baru terhadap keadaan yang ditimbulkan oleh reaksi publik. Maka sebagai penegasan atas diskresi yang dilimpahkan kepada masing-masing kabupaten/kota agar melihat Kerinduan publik menjadi kerinduan yang menggugah empati dan kepekaan, sehingga kehadiran sebagai pelayan terdepan kepada public senantiasa memberikan kegairahan, kepercayaan, bahkan dukungan publik kepada penyelenggara pemerintah.

“Pada kesempatan ini dapat dikemukakan sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong konsensus baru terhadap babak baru konfigurasi Otonomi Khusus, maka berkenaan dengan upaya menyambut itikad baik pemerintah, pemerintah daerah provinsi Papua juga sedang membangun pemikiran-pemikiran alternatif bahkan ilmiah dengan melibatkan pihak akademisi Universitas Cenderawasih untuk melahirkan ide terhadap diskusi babak baru Otonomi Khusus, bahkan belakangan yang jadi aktual dialektika publik tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru,” papar Ridwan.

“Babak baru terhadap Otsus seyogyanya menjadi perhatian yang perlu ditekankan kembali. Roh terhadap Otsus yakni pengakuan dan komitmen harus dapat ditegaskan dalam ketegasan yang membentuk ide bersama, memahami konfigurasi Otsus Papua. Ada beberapa kata yang dapat diteruskan guna babak baru yakni kepercayaan, dan kepercayaan adalah kemutlakan yang tidak boleh dibuat standar ganda. Sebab dengan adanya kepercayaan yang tinggi, hubungan bertingkat atau selaras dapat terkonsolidasi dalam soliditas kehidupan kebangsaan dan bernegara, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” beber Ridwan.

“Mungkin semacam metafora atau khiasan seperti roh pada tubuh manusia, adanya roh seluruh aktivitas tubuh manusia dapat terjadi dinaminsasi. Tidak adanya roh seluruh aktivitas manusia dalam pengamatan yang kaku dan statis. Demikian halnya dengan roh yang tersusunkan yakni pengakuan dan komitmen pada kepentingan babak baru Otonomi Khusus, bahwa roh tersebut harus dikembalikan agar babak baru Otonomi Khusus tergerak oleh roh yang tidak dapat mengaktifkan Otsus. Sejalan dengan upaya dengan menghadirkan hasil yang terbaik kepada rakyat di Provinsi Papua,” papar Ridwan.

Ridwan menjelaskan, Musrenbang Otsus merupakan pertemuan yang memadukan pemikiran, dan keadaan praktis lewat tukar tambah pengalaman dan gagasan, sehingga memungkinkan disampaikan opsi sebagai tambahan untuk memperkuat kemampuan, merencanakan, yakni membangun, cara merumuskan masalah berbasis parameter, sebagai contoh pendidikan adalah mutu dan akses maka perlu dielaborasi dari masing-masing, dalam pertanyaan-pertanyaan apa permasalahan mutu, apa permasalahan akses, dan kemudian terhubungkan dengan usulan program dan kegiatan, bahkan ketersediaan dana. Juga diarahkan sesuai dengan kepentingan menjawab permasalahan yang telah teridentifikasi.

“Kegiatan ini sangat penting untuk membahas berbagai hal dan tidak luput dari arahan diskresi yang telah diamanatkan dalam peraturan Gubernur Papua, maka dapat disampaikan beberapa hal penting untuk menjadi perhatian antara lain,

  1. Sebagai forum antar pemangku kepentingan, maka musrenbang Otsus wilayah adat agar benar-benar dimanfaatkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan masyarakat asli Papua, termasuk membicarakan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi urusan bersama, yakni beasiswa unggul Papua, dan pendidikan lainnya, peningkatan kesehatan masyarakat dalam bentuk KPS dan Rumah Sakit, ekonomi, perumahan, dan hasil tas umum, perlindungan sosial, keagamaan, pengalihan kewenangan SMA/SMK/ PON 2020.
  2. Musrenbang Otsus wilayah adat sebaga forum antara pemangku kepentingan harua dimanfaatkan secara baik, untuk menyelaraskan usulan rencana penggunaan dana Otsus pemerintah kabupaten/kota dan usulan penggunaan dana Otsus pemerintah provinsi yang sebesar 20%.
  3. Secara khusus pula saya tegaskan kepada kepala SKPD provinsi dan kabupaten/kota pengelola dana Otsus, agar mendengarkan dan mencatat secara baik dan benar-benar menindaklanjuti dalam semua penyusunan program kegiatan aspirasi masyarakat, yang disampaikan dalam forum perencanaan Otsus ini. Terutama yang terkait dengan perbaikan taraf hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya OAP.

Selanjutnya program kegiatan yang disepakati musrembang Otsus ini, agar benar-benar diakomodir dalam dokumen perencanaan, dan penganggaran SKPD. Program dan kegiatan yang didanai dengan dana Otsus provinsi Papua ini, belum diperoleh melalui mekanisme perencanaan atas bawah dan bawah atas. Oleh karena itu, secara khusus saya tegaskan kepada kepala Bappeda kabupaten/kota, agar memprogramkan kegiatan nantinya disepakati dalam Musrenbang Otsus ini, harus terintegrasi dengan hasil-hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota. (clw/ket)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here