Tim Rencana Aksi KPK Tertibkan Aset Kendaraan Pemrov Papua

0

Jayapura, Papuaterbit.com – Tim Rencana Aksi Daerah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didampingi pemerintah provinsi Papua, melakukan aksi penarikan aset pemerintah provinsi, sebanyak 49 kendaraan roda empat (mobil) dan 3 kendaraan roda dua (motor).

Penertiban aset pemprov ini dalam rangka membenahi atau mengatur kembali aset pemda yang dipakai Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun anggota legislatif.

Sekretaris Daerah Papua, Herry Dosinae, SIP, MKP mengatakan, sesuai dengan surat khusus yang dikeluarkan maka dengan arahan KPK tim terpadu bergerak menarik aset pemda yang tekah dipakai bertahun-tahun.

“Fisik yang seharusnya data itu hari ini 49 tapi ini belum ada semuanya, dan sekitar 20-an yang sudah dibawa ke kantor gubernur, dan kita akan kasih waktu hari ini sudah harus terkumpul semua sesuai dengan data yang dipaparkan oleh BPKAD khususnya bidang aset,” kata Sekda Papua, Herry Dosinaen, saat mendampingi tim KPK melakukan penertiban aaet pemda di halaman kantor Gubernur Papua, Rabu, (13/11/2019).

Kendaraan roda dua juga, rangka motorpun itu akan terhitung dan didata semua. sebagai aset maka akan dihitung, kalau memang itu perlu penghapusan itu ada mekanismenya,” ungkap Sekda Papua, Herry.

“Meskipun sudah ada surat kuasa khusus nanti dengan Asdatun juga pendampingan untuk sama-sama dengan tim terpadu sesuai dengan arahan KPK kita akan melakukan penertiban semuanya itu. Jadi tidak ada orang yang mengklaim bahwa itu ini milik dia itu. Ini semua harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tukas

Sekda berharap semua pengelolaan dan penataan di provinsi maupun Kabupaten Kota menjadi lebih baik untuk menunjukkan bahwa peninggalan pemerintahan dan pengelolaan semua aset keuangan maupun barang menjadi lebih baik.

Sementara itu, Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua mengatakan, terima kasih dan apresiasi dibawah pimpinan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, penertiban aset ini sudah memperlihatkan hasilnya. Juga tim rencana aksi dan BPKAD serta aset ini yang terus bergerak.

“Sebetulnya masih cukup banyak terutama kendaraan baik itu roda dua roda empat maupun juga kendaraan laut yang memang masih harus dikejar, karena dikuasai secara tidak sah baik itu ASN yang aktif maupun mantan termasuk juga dari pihak legislatif,” tutur Maruli.

“Kesempatan ini juga ingin menyampaikan kepada para senior ASN yang sudah purna tugas maupun juga pejabat yang masih aktif, mari kita memberikan contoh teladan pada ASN ASN muda bahwa kita bertanggung jawab diberikan fasilitas aset, apakah itu rumah kendaraan, maupun fasilitas lainnya itu sebetulnya untuk memuliakan jabatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tapi kalau dikuasai secara tidak sah sudah punya satu masih menguasai satu lagi dua lagi tiga lagi ini bisa mengarah kepada penggelapan dalam jabatan,” papar Maruli.

Tambah Maruli, kalau nanti pengacara negara sudah tindak melalui surat kuasa khusus itu sudah proses hukum. Segera lapor ke Sekda dan Pak Sekda lapor saya pegang 2 kembalikan 1 Pak Sekda masih pegang 5 saya kembalikan 4 nah itu upaya pencegahan.

“Kita ingin memaksimalkan upaya pencegahan dan lebih besar dari itu sebetulnya pengelolaan BMD yang efektif, efisien. Tentunya banyak anggaran bisa dialokasikan untuk bayar guru-guru kita di pedalaman, tunjangan kesehatan, dan juga program-program masyarakat dan kesejahteraan, sehingga dampaknya itu bisa lebih dirasakan,” ungkap Maruli.

“Pengadaan kendaraan maupun aset-aset yang memang rencananya kurang efektif sehingga cukup banyak dana-dana dialokasikan yang akhirnya karena kekurangan kecermatan pengelolaan akhirnya kurang efektif. Masih cukup banyak aset yang memang harus serius dibenahi, termasuk aset dikerjasamakan eks tanah Irian Bhakti di di depan Bank Mandiri itu akan kami tertibkan, karena ada akibat hukum kalau itu beralih. Nah ini yang kita ingin cegah supaya aset-aset milik pemda baik yang di closing pemda maupun yang dipisahkan, dalam arti dikelola oleh BUMN itu memang tertib, karena hati-hati sudah banyak kasus hukum yang terjadi karena kesalahan oengelolaan dalam asetnya,” tandas Maruli. (clw/ket)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here