KPK Bantu Benahi Aset Pemprov Papua Yang Amburadur

0

Jayapura, Papuaterbit.com –Masih belum tertibnya aset pemerintah provinsi Papua, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini tik aksi KPK, melakukan pembenahan aset pemda Papua yang masih amburadur.

Sekretaris Daerah Papua, Herry Dosinaen, SIP, MKP mengatakan, Pada hari ini kita konsolidasi lagi aset-aset yang harus diserahkan ke provinsi, memang banyak tantangan di Provinsi Papua maupun di Kabupaten-Kota. selain pemekaran, pemecahan Provinsi Papua dan Papua Barat, aset juga masih belum ditata dengan baik.

“Teman-teman di kabupaten/ kota juga masih banyak hal yang harus dibenahi, seperti kemarin banyak referensi yang kita peroleh dari KPK maupun Direktur anggaran Ditjen keuangan daerah tentang berbagai regulasi dan apa yang harus kita lakukan. KPK dapat lihat sendiri betapa sulitnya, dan hari ini kita harus jujur bahwa kita punya aset amburadur,” kata Sekda Papua, Herry Dosinaen, SIP, MKP, di Jayapura, Selasa, (12/11/19)

“Mohon maaf saya harus menyampaikan demikian dengan berbagai tantangan yang dihadapi dan kearifan lokal yang begitu tinggi dengan pemekaran kabupaten, yang hanya pertimbangan politis, ini yang membuat banyak kendala-kendala yang kita hadapi tetapi bukan berarti kendala itu menjadi tantangan yang luar biasa, menjadi satu tembok untuk membentengi kita sehingga kita tidak cepat selesaikan. Saya yakin dan percaya dengan bimbingan KPK kita sama-sama mengurai tembok-tembok itu sehingga semua ini bisa tertata dengan baik,” ujar Sekda, Herry.

“Jujur di provinsi sejak tahun 2013 kita harus membenahi semua itu dengan susah, tantangan yang begitu berat yang harus kita hadapi, tetapi kita pemerintah harus komitmen, karena tanpa komitmen pimpinan pejabat politis kita, perlu Bupati Walikota harus komitmen. responsibility yang melekat pada penyelesaian aset adalah pimpinan SKPD,” papar, Sekda Herry.

“Hari ini potret yang kita tampilkan bawa laporan hasil kita masih belum ditata dengan baik, neraca kita pun belum bisa terbaca dengan baik, hanya karena aset. Itulah sebabnya hari ini kita sama-sama konsolidasi dan merecon, yang pasti ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan dengan teman-teman dari KPK kita sama-sama proses tahapan demi tahapan, kita harapkan ada satu progres yang begitu baik. Dan intinya adalah harus ada dokumen-dokumen yang valid untuk mendukung keberadaan aset itu,” papar Sekda Papua, Herry.

“Untuk itu teman-teman semua para Sekda kepala BPKAD, kita dengan terbuka, karena apa yang kita lakukan yang tidak ada masalah, sehingga ini kita memulai dan Jangan ada dusta diantara kita. Kita semua dengan terbuka dan teman-teman KPK datang untuk menolong kita bukan mengikat atau menangkap kita,” ungkap Sekda, Herry.

Sementara itu, Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua mengatakan, KPK fokus membantu mengkoordinasikan pemerintah daerah dari 29 Pemda di Provinsi Papua untuk penyelesaian rekonsiliasi P3D. Ada dua yaitu penyerahan aset P3D dari kabupaten-Kota ke pemerintah provinsi dari sektor pendidikan SMA, SMK, Perhubungan, SDM, kelautan perikanan, dan juga KKP. Ada lima sektor yang targetnya adalah penandatanganan berita acara rekonsiliasi data. Sebetulnya memang sudah ada indikasi berapa unit dan juga nilainya tapi supaya fix sampai dengan nanti ditandatangani berita acaranya itu baru bisa diumumkan,” kata Maruli.

“Tapi memang itu relatif maksudnya adalah kalau yang di rekondisi ini kan adalah harga perolehan jadi bisa jadi harga perolehan tahun 90-an.
Kemarin kami dengar itu lebih dari 1 triliun kalau secara nilai persisnya itu nanti akan kami sampaikan, tapi yang paling penting sebetulnya adalah bertanggung jawab, karena memang masalah aset ini akan menjadi beban kalau tidak jelas, siapa yang bertanggung jawab untuk pengelolaannya, perawatan, pemeliharaan, pengembangan, kalau statusnya nggak jelas bahkan bisa beralih berpindah tangan karena Kabupaten-Kota menganggap bahwa ini harusnya sudah diperoleh pemerintah provinsi,” kata Maruli.

“Menurut provinsi ini kan belum diserahkan ke kami ada nanti pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab akan menguasai lagi. Di Papua ini kan penguasaa secara tidak sah aset, baik itu mengatasnamakan kelompok tertentu, atau pihak-pihak lain, kami selesaikan supaya, tidak ada lagi aset yang berpindah tangan atau bahkan hilang tak berbekas,” pungkas Maruli. (clw/ket)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here