Kunker Komisi I DPR RI Jaring Aspirasi Pemerintah Dan Masyarakat

0

Jayapura, Papuaterbit.com – Kunjungan kerja Komisi I DPR RI guna mendengar langsung masukan dan pendapat dari pemerintah provinsi Papua, dan juga tokoh-tokoh masyarakat khususnya, terkait situasi keamanan saat ini.

Kunker komisi I DPR RI dengan ketua Mutia Hafid yang diikuti dengan 9 Fraksi yakni, Fraksi Partai Golkar 3 orang, fraksi PDIP 1 orang, fraksi Gerindra 2 orang, fraksi PKS 1 orang dan fraksi PKB 1 orang.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua lebih menjalankan tugas dengan baik, sehingga pemangku jabatan mempunyai persepsi yang sama, tapi juga harus mengerti situasi yang ada di Papua, agar dalam mengambil kebijakan, masyarakat dapat rasakan benar kehadiran pemerintah.

“Papua sendiri membantu pemerintah pusat menjalankan otonomi khusus, untuk orang asli papua dan juga ada koordinasi dengan kapolda, pangdam, dan BIN supaya memastikan undang-undang nomor 23 yaitu tugas bela negara berjalan dengan baik. Dengan demikian papua juga bisa bangkit mandiri sejahtera yang berkeadilan.

Situasi dan kondisi yang terjadi bisa saja diketahui oleh siapaun karena globalisasi dengan internet semua orang akan tahu masalah yang sedang terjadi saat ini,” kata Wagub Papua, Klemen Tinal.

“Penduduk Papua hanya plus-minus 3 juta dari pulau yang besar ini dengan 28 Kabupaten dan Kota 1 Kotamadya, dengan jumlah penduduknya 3 juta 322. 526 jiwa jadi sangat sedikit. Sehingga kita bersama-sama mempunyai konsep, pengertian yang sama bisa menjadi maju, jadi bagian yang kuat dan menjadi contoh buat Indonesia.

Situasi yang terjadi maka secara arif dan bijaksana melihat itu dan memberikan jalan keluar yang baik supaya jumlah orang Papua yang tadi 3,3 itu secara umum kalau orang Papua asli mungkin plus minus 2 juta saja sampai 1,9 supaya bisa maju,” papar Wagub Papua, Klemen.

“Semua kita pemangku jabatan ini, baik daerah maupu pusat harus mempunyai persepsi yang sama juga mengerti dengan baik situasi yang ada di Papua, supaya dalam mengambil kebijakan maupun hal lainnya yang benar-benar konfrehensif sehingga masyarakat juga merasakan kehadiran kita,” tutur Wagub Papua, Klemen.

“Kemudian situasi yang terjadi Berapa saat terakhir pada bulan Maret 2019 ada bencana alam di Kabupaten Jayapura yaitu banjir bandang. Selanjutnya pada bulan Mei 2019, aksi unjuk rasa terkait pileg di Kabupaten Asmat, tidak begitu lama ada aksi gelombang protes masyarakat yaitu kasus intimidasi rasisme dan persekusi yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, yang terjadi di Papua secara serentak yaitu, kota Jayapura, Biak, Yapen, Nabire, Mimika, Merauke, Yalimo, Wamena, dan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Nduga,” papar Wagub Papua, Klemen.

Sementara, ungkap Wakil Ketua sementara DPR Papua, Thomas Sondegau, situasi keamanan yang terjadi saat ini akibat dari intimidasi rasisme yang terjadi di pulau Jawa dan Bali, untuk itu Kapolri harus mengusut oknum dan ormas yang melakukan rasisme tersebut.

“Apa yang disampaikan oleh wakil gubernur benar bahwa di Papua itu aman, cuma komisi 1 DPR RI mohon di cek kembali apa yang disampaikan Kapolda terhadap tokoh-tokoh yang ada di luar negeri, tetapi itu terjadi karena rasisme yang diucapkan kepada mahasiswa yang ada di Jawa Bali tentang monyet. Ini ancaman yang luar biasa sampai hari ini. Jadi kami mohon kalau kita ini sama-sama bagian dari NKRI, kami minta, Kapolri mengusut pembuat masalah rasisme dan harus diproses,” ungkap Waket Sementara DPRP, Thomas.

Selain itu, kata Ketua Komisi I DPR RI, Mutia Hafid, tujuan kunjungan kerja komisi I adalah mendapat sebanyak mungkin fakta-fakta dilapangan dan mencaro solusi terhadap permasalahan di Papua.

“Tujuan dari kunjungan kerja komisi 1 DPR RI kali ini adalah mendapatkan sebanyak mungkin fakta-fakta dilapangan dan mencari solusi terhadap permasalahan dari Papua ini. Tidak semua masalah diselesaukan dengan pendekatan dialogis, juga tidak cukup kita hanya mengedepankan penegakan hukum, karena kita sama-sama waega negara Imdonesia, maka tidak pernah tertutup dialog antar bangsa,” kata ketua komisi I DPR RI, Mutia Hafid.

“Yang lain terkait isu spesifik yang disampaikan tokoh masyarakat, intinya kami komisi I bisa mengunjungi tanah Papua, dan mendapatkan informasi dari masyarakat dan mengecek langsung, kondisi keamanan di Papua,” tandas ketua komisi I DPR RI, Mutia Hafid. (Clw/Ket)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here