Cegah Korupsi, APIP Dorong Tata Kelola Pemerintahan Papua

0

Jayapura Papuaterbit.com – Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Rapat dihadiri Dirjen Inspektorat kementrian sebagai pengawas, kepala inspketorat provinsi papua, dan para inspketorat dari kabupaten/kota se-papua, yang dibuka oleh Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE,

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE mengatakan, rapat koordinasi ini salah satunya dengan mengimplementasikan 5 program Presiden.

“Rapat koordinasi pengawasan daerah, ini juga mengupdate situasi secara umum juga untuk kita rapat buat tahun depan kita lebih baik lagi. Juga bagaimana kita bisa sama-sama di Papua bisa mengimplementasikan 5 program yang presiden sampaikan pada kami di Provinsi Papua,” pada rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda), Inspektorat Provinsi Papua Dan Inspektorat Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Papua Tahun 2019,Senin (14/11/19)

Kata Wagub Klemen, kimerja inspektorat sangat baik, sehingga harus ada koorsinasi antarra kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Sebenarnya Kinerja inspektorat itu tidak ada masalah karena ada undang-undang yang mengatur, yang penting itu bagaimana mereka hubungan koordinasi komunikasi dengan Bupati walikota, wakil bupati wakil walikota, itu selalu lebih erat,” kata Wagub Klemen.

“Demikian juga di provinsi inspektorat dia juga harus lebih erat komunikasi, bekerjasama nya dengan gubernur-wagub, tapi lebih dalam ini pengawasan itu Wagub atau wabup, sehingga dengan demikian kita bisa memastikan semua program yang diputuskan oleh kita melalui DPR yang itu untuk kepentingan rakyat.
Sehingga itu yang menjadi titik tekan kita komunikasi yang lebih baik Intens dengan pimpinan daerah itu sangat penting karena inspektorat itu adalah tangan kanan daripada pemerintah,” papar Wagub Klemen Tinal.

“Otomatis seperti seperti yang dari tadi pak dirjen bilang. Karena Kalau kami baik yang kabupaten kota maupun provinsi itu lebih internal, sebenarnya pencegahan dari awal kita dan kita di dalam rumah tangga sendiri katakan APBD provinsi yang baru kita ketok kemarin 2020, Star Januari, maka kami harus ikuti. Sehingga dari setiap triwulan kita lihat sudah sejauh mana kita koordinasi dengan Bappeda darimana progresnya sudah seperti apa, itu tugas kami di internal,” tutur Wagub Klemen lagi.

“Untuk itu, akumulasi daripada semua itu akan dilihat waktu tutup tahun. Waktu BPK turun, maka ada 60 hari pemeriksaan, Itu tanggung jawab internal juga itu sudah di periksa BPK. Katakanlah semua berjalan baik atau tidak. Kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki baik itu berupa administrasi atau pengembalian dan lain sebagainya tugas kami lagi untuk menjalankan itu,” papar Wagub Klemen Tinal.

“Kalau 60 hari sudah tidak bisa lagi tugas kami bisa bilang Ya udah lanjut ke mana jadi tugas inspektorat itu sangat sangat penting bukan hanya dalam pengawasan tapi pencegahan korupsi dari awal secara internal. Jika dalam internal mereka tidak mampu maka dapat diajukan ke kejaksaan, polisi, KPK dan lain sebagainya. Itu prosedur yang normal,” tukas Wagub Klemen. (Clw/Ket)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here