Gubernur Minta Dua Kabupaten Segera Tandatangani NPHD

0

Jayapura, Papuaterbit.com – Gubernur Papua meminta untuk Dua Kabupaten agar segera menandatangani NPHD sebelum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Papua yang akan dilaksanakan pada September tahun 2020 mendatang

Dalam pilkada serentak yang akan digelar 2020 tersebut, ada sebelas kabupaten yang akan mengikuti pilkada tersebut. Sembilan kabupaten telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yakni, Sedangkan sembilan kabupaten lainnya yang sudah menandatangani NPHD yaitu, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan bintang, kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nabire, Kabupaten Boven digoel dan Kabupaten Mamberamo Raya. Sedangkan dua kabupaten yang belum tandatangan NPHD yakni, kabupaten Waropen dan Kabupaten Supiori.

Terkait hal tersebut, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menegaskan, secepatnya dua kabupaten tersebut menandatangani NPHD.

” Dua Kabupaten itu Waropen dan Supiori saya harap minggu ini mereka harus tanda tangan itu ultimatumnya tanggal 1 Okrober 2019, NPHD harus kita beri kesempatan minggu ini tapi belum. Oleh karena itu minggu ini harus sudah selesai tanda tangani. Kalo tidak begitu bagaimana menganggarkan pemilu.

” Ya harus disepakati kalo KPU mengajukan kegiatan yang besar bagaimana sama-sama Dewan Perwakilan Daerah rasionalkan lalu disetujui,” tegas Gubernur Lukas Seusai mengikuti Launching Pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati 11 kabupaten di provinsi Papua. Di taman Imbi kota Jayapura, Selasa (8/10/2019)

Gubernur Enembe, hal ini sudah diberitahukan agar dua kabupaten untuk lakukan tandatangan NPHD agar pilkada serenrak di Papua berjalan dengan baik.

” Saya sudah kasitau kemarin tidak mau panggil-panggil lagi. Ini tugasnya Bupati menyediakan anggaran itu. Apakah pilkada itu dilaksanakan di kabupaten tidak tergantung anggaran,”terangnya

Kalo selama anggaran itu tidak disiapkan maka tidak bisa dilaksanakan. Saya harap minggu ini harus sudah tandatangan NPHD. Harus ditandatangani tidak ada yang tidak. Tidak ada sanksi, mau tidak mau harus dilaksanakan. Mungkin karena ada perbedaan dengan DPR oleh karena itu sudah dibicarakan kalo tidak ya di rasionalkan,” tutur Gubernur Enembe.

Lanjut Gubernur Enembe, pilkada berbeda dengan PON sehingga dengan bersatu pelaksanaan pilkada dapat berjalan sesuai apa yang sduah di jalankan.

” Saya pikir pilkada ini berbeda dengan kita di PON sehingga pasti pelaksanaan pilkada akan berjalan sesuai pada saat bulan September. Sedangkan PON di perkirakan digelar bulan Oktober atau November.2020. Olahraga berbeda dengan pilkada, kabupaten ini kan berbeda-beda, tingkat potensi tidak kenyamanan itu kita bisa lihat nanti kita akan dapat beberapa data dari Polda Papua, situasi di kabupaten ini begini. Sehingga kita bisa minimalisir apapun terjadi pada saat pelaksanaan PON. Yakinlah bahwa PON berbeda untuk,” tukas Enembe (Clw/Ket)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here