SMP N 5 Entrop Di Palang Pemilik Tanah Adat

0

Jayapura, PapuaTerbit.com – Tidak ada aktivitas proses belajar mengajar lantaran sekolah di palang oleh pemilik hak ulayat Adat suku Hamadi atas tanah SMP Negeri 5 Entrop terpaksa anak sekolah harus di pulangkan.

Wali kota Jayapura beserta jajarannya di dampingi Kapolres Jayapura Kota, bersama Pihak Guru dan Pemilik Hak Ulayat Adat Atas Tanah SMP N 5 Entrop melakukan pertemuan yang berlangsung di Ruang Guru Jln Raya Abepura Distrik Japsel, Rabu
(7/8/19)

Wali Kota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano,MM menyampaikan pendidikan sangat penting untuk anak harus sekolah

SMP N 5 Entrop Di Palang Pemilik Tanah Adat

“Kenapa Anak Sekolah di suruh pulang. Ini penting untuk pendidikan walaupun di bawah pohon tetap masuk sekolah,”ucapnya

Untuk itu kata BTM sapaan akrabnya, apabila jika anak -anak tidak sekolah karena di palang itu sama saja menampar wajah walikota di depan orang tua seolah-olah tidak bisa menyelesaikan permasalahan.

“Masalah palang itu urusan pimpinan, apabila terjadi apa-apa dengan siswa di jalan saat pulang siapa yg mau bertanggung jawab sedangkan orang tua taunya anak sekolah.

bahkan apabila ada guru yang malas akan dipindahkan baik pendatang maupun orang asli papua.

“Saya akan selesaikan hak-hak adat, saya minta jangan ganggu dulu, saya minta sekolah ini jangan di ganggu atau di palang, sama minta siapkan dokumen dan masing-masing akan memperlihatkan dari dinas, dari hukum dan adat.

“Mari kita selesaikan bersama-sama tentunya hak dan kewajiban tetap harus di berikan, saya juga bagian dari keluarga mari dukung saya dalam memimpin Kota Jayapura,”imbuhnya

Ia menambahkan pada Kamis tgl 08 Agustus 2019 aktifitas proses belajar mengajar tetap berjalan dan saya akan mengecek dari kelas ke kelas.

Sementara Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R Urbinas SH,SIK Berharap agar tidak ada konspirasi untuk mengharapkan walikota / Pemerintah untuk membayar tuntutan hak ulayat dan jika memang status kepemilikan Sekolah Jelas.

“Ini yang terakhir khususnya SMP N 5 dilakukan pemalangan oleh pihak Adat,”tegasnya dalam rilis yang di terima PapuaTerbit.com melalui Kasubbag Humas Polres Jayapura Kota, Iptu. Jahja Rumra

apabila permasalahan hak ulayat tanah adat belum di selesaikan akan di upayakan oleh pemerintah.

“Saya akan Mengikuti Perkembangan Permasalahan Sekolah SMP N 5 dengan Pihak pemilik hak ulayat,”

di katakan Sangat di sesalkan kenapa siswa-siswi di suruh pulang. Bapak wali kota tentunya akan bertanggung jawab atas permasalahan ini oleh sebab program pemerintah untuk
Pembangunan dan terlebih lagi pendidikan paling di utamakan

” kami Aparat kepolisian akan menjaga keamanan di SMP N 5 mudah-mudahan tidak akan terulang lagi untuk memulangkan siswa-siswi yang akan sekolah.

selanjutnya perwakilan Guru SMP N 5 Entrop Elisabeth mengatakan bahwa tadi pagi sempat gerimis dan bersamaan pintu pagar SMP N 5 di palang makanya guru-guru mengarahkan siswa-siswi untuk pulang dan bersamaan arus lalu lintas macet.

Pemilik Hak Ulayat S. Thomas Hamadi meminta kejelasan masalah tanah yang tidak di seriusi oleh pihak sekolah

” kami sendiri dari bulan Maret 2019 sampai saat ini sudah bolak-balik di Jayapura.

sementara tempat kerja di Nabire menngambil cuti ke Jayapura untuk minta kejelasan masalah tanah, tapi juga tidak diseriusi.

” Saya merasa tidak ada perhatian kami sdh duduk bicara, saya punya hati nurani, tapi belum ada kepastian juga,”ucapnya

Pertemuan antara Walikota Jayapura dengan Para Guru dan Pemilik Hak Ulayat situasi berjalan dengan aman dan tertib,”tambahnya( Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here