Pengawasan Teknis,Hindari Pelanggaran Penataan Ruang

0

Jayapura, PapuaTerbit.com – Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, dan menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang, diperlukan pengawasan penataan ruang.

Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan Workshop Pengawasan Teknis Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2019. Kegiatan ini diikuti oleh 29 Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua.

Pengawasan teknis dilakukan di Provinsi Papua, untuk menjaring aspirasi dan masalah yang terjadi dalam penataan ruang. Hal ini dikatakan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Budi Situmorang, seusai membuka Workshop Pengawasan Teknis Kinerja Penyelenggaraan Tata Ruang Tahun 2019, di Jayapura, (5/8).

” Kita melakukan pengawasan teknis kepada penyelenggaraan penataan ruang di seluruh Papua khususnya Provinsi Papua. Jadi pernyataannya adalah untuk kita tahu persis apa yang sebenarnya terjadi didalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang didalam pengaturan sudah sejauh mana, efektifkah atau tidak kemudian pembinaannya sudah dilakukan atau belum, sampai ke level mana, masyarakatkah atau baru ke level pemerintah,” katanya.

Tutur Dirjen, Budi, penataan ruang harus diketahui oleh publik tanpa ditutup-tutupi.

” Karena tata ruang itu bukan milik pemerintah tapi milik publik. Dan tata perencanaan tata ruang sudah dilakukan atau belum. Kenapa belum, kalau sudah kenapa sudah efektifkah dia, kualitasnya,” tutur Budi.

Lanjut, Budi, jika ada pelanggaran penataan ruang harus ditertibkan dan di berikan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

” Kemudian di pemanfaatan sudah dilakukan sampai penataan ruang atau belum. RPJM nya, di ijin lokasi ini juga kita cek. Dan pengendalian pemanfaatan ruang apakah ada masalah. Adakah yang melanggar tata ruang kalau melanggar kita apain. Kita tertibkan, kita berikan sanksi-sanksi administrasi atau sanksi pidana,” lanjutnya.

Menurut Dirjen Pengendalian, Budi, setiap daerah mengumpulkan data-data sesuai permaslahan yang dihadapi sehingga itu menjadi bahan evaluasi, karena ada empat hal yang harus dilakukan yaitu, peraturan Zonasi, Perijinan, Insentif dan Sanksi.

” Kalau mencegah apa yang kita atur, ada empat hal yaitu, peraturan Zonasi, baik perijinannya, serta insentif dan sanksi. Jadi semua ini kita minta supaya teman-teman mengumpulkan data-data itu, hingga data-data itu menjadi bahan kita untuk bahan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Papua.


Ini bekal kita untuk mengupdate masalah sebenarnya agar tata ruang menjadi dasar pembangunan dan memberikan dasar kesejahteraan masyarakat itu lebih tepat untuk Papua,” tuturnya.

Sementara itu, dalam sambutan yang dibacakan, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Anni Rumbiak, menyampaikan, penataan ruang memegang peran penting dan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui penataan ruang yang baik dapat dipadukan berbagai kebijakan dalam pemanfaatan ruang.

Lanjut, Anni, untuk menjamin tujuan penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang. Menindaklanjuti amanat pasal 55 sampai pasal 59 undang-undang nomor 5 tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa pengawasan yang dimaksud terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat yang ditujukan pada pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang.

Selain itu, kata Anni, dengan kegiatan ini agar terwujudnya pengawasan teknis penataan ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan dukungan dan keterlibatan pemerintah bersama masyarakat serta tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota,” pungkasnya,”(Cellya/epen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here