Aksi Demo,Eks Pekerja PTFI Minta Gubernur Fasilitasi Buka Ruang Komunikasi Kepada Manajemen PT FI.

0

Jayapura, PapuaTerbit.com – Ratusan eks buruh PT. Freeport Indonesia melakukan aksi demo damai di depan kantor Gubernur Papua. Para pendemo ini meminta agar Gubernur Papua, Lukas Enembe memfasilitasi mereka untuk melakukan komunikasi dengan PT. Freeporr Indonesia. Selasa (30/7)

Dalam orasinya, bahwa selama 2 tahun setelah PT. Freeport Indonesia melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para buruh ini, dimana 8.300 (delapan ribu tiga ratus) buruh yang di PHK, hingga saat ini tidak diperhatikan, malah sudah 50 orang yang meninggal dunia akibat sakit, juga BPJS mantan karyawan PTFI ini telah dicabut.

pendemo ini juga tegaskan surat Gubernur Papua pada tanggal19 Desember 2018 lalu menegaskan bahwa PTFI, Privatisasi, Kontraktor dan Sub kotraktot agar memperkerjakan kembali dan membayar hak-hak buruh aebagaiman semestinya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Tetapi tidak digubris oleh manajemen PTFI, malah membalas tanggapan surat Gubernur menyampaikan bahwa eks pekerja untuk dipekerjakan kembali, penghapusan utang selama 4,5 bulan, apabila tidak diterima maka eks pekerja menempuh jalur hukum.

Atas permintaan surat balasan manajemen PTFI kepada Gubernur Papua, tetapi tidak diterima oleh 8.300 eks pekerja PTFI, dan melakukan aksi demo agar Gubernur dan eks pekerja melakukan komunikasi bersama.

Aris Wakum, Koordinator Karyawan Se-Papua, meminta Gubernur agar memfasilitasi eks pekerja PTFI dan manajemen PTFI untuk berbicaratitik persoalan dan solusi bagi mereka, karena selama di PHK dua tahun lalu, belym pertemyan manajemen PTFI dengan eks pekerja.

” Point-point yang diminta dari Gubernur PT.Freeport Indonesia tidak jawab satu persatiu seakan-akan dia jawabnya tidak sesuai dengan apa yang kami rasa dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami minta Bapak Gubernur Papua untuk memfasilitasi kami untuk bertemu dengan pihak manajemen PTFI kita perlu bicara titik persoalannya begini dan jalan keluarnya itu bagaimana. Sampai saat ini belum ada pertemuan dengan manajemen PTFI,” katanya.

Sementara itu, Markus Ricahard, Koordinator Koalisi Buruh Mahasiswa Rakyat Papua, menuturkan, sangat menyesal dan meminta PTFI harus membayar 2 tahun hak-hak mereka yang mogok kerja di PTFI.

Kami ini sah kalau menempuh jalur hukum maka PTFI harus membayar 2 tahun hak-hak mereka lakukan mogok. Didalam Undang-Undang ketenaga kerjaan sangat jelas bahwa dimana belum ada hukum tetap yang diputuskan manajemen harus membayar hak-hak kami. Demikian juga Pemerintah pusat tidak mempunyai sikap tegas terkait penyelundupan hukum yang dilakukan oleh PT.Freeport Indonesia.

” Selama belum ada hukum tetap yang di putuskan, manajemen PTFI harus membayar hak-hak selama mogok kerja selama 2 tahun. Kami sangat menyesal dengan Pemerintah Negara ini, tidak mempunyai sikap tegas terkait penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Freeport,” tuturnya.

Selain itu, Panji Mangku Negoro, aktifis rakyat Papua, menegaskan, PT. Freeport Indonesia melecehkan surat gubernur per tanggal 19 desember 2018 lalu.

” Aksi hari ini adalah aksi keprihatinan terhadap situasi dan juga tanggapan dari PT. Freeport jelas bahwa pelecehan surat itu redaksinya tidak menjawab apa yang diperintahkan oleh Gubernur Papua,” ungkapnya.

Panji menjelaskan, Demikian juga surat balasan itu hanya untuk mengalihkan dan menghindar dari semua tuntutan.

” Isi dari surat tersebut hanya untuk mengalihkan, ingat menghindar dan mengalihkan dari semua tunututan Pa Lukas Enembe. Kalau untuk seluruh ke PHI, saya tantang PT.Freeport dan Toni Wenas, kalau anda benar, buka ruang komunikasi,” jelasnya.

Tegas panji, PTFI harus buka ruang komunikasi bersama Gubernur Papua dan eks pekerja.

” Sekali lagi kalau anda benar, buka ruang komunikasi dan jangan kamu berlindung di balik undang-undang dasar 45 yang di bentuk negara ini, dan kalian membayarnya dengan rupiah dibalik itu,” tegasnya. (Celia /Epen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here