KPK Tertibkan Kendaraan Dinas dan Tanah Bangunan Milik Pemprov Papua

0

Jayapura PapuaTerbit.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan melakukan penertiban aset Pemerintah Provinsi Papua, mulai dari kendaraan dinas yang di pakai sejak Tahun 2010 hingga 2019, juga tanah dan bangunan milik Pemprov Papua.

Hal ini katakan Koordinator supervisi KPK Wilayah Papua, Maruli Tua, usai kegiatan Monitoring Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Provinsi Papua, di Sasana Karya Kantor Gubernur, Jumat (26/7).

” Kepada ASN yang sudah mengabdi di Pemerintah Provinsi ini mohon dikembalikan kita ingin tertibkan jadi kita kembali kepada aturannya. Apakah nanti ada penghapusan atau sebagainya itu ada aturannya di Peraturan Daerah dan Peraturan Guberrnur,” katanya.

pasalnya penertiban kendaraan ini juga untuk melihat posisi kendaraan dinas di pemprov papua,termasuk yang beralih tugas.

“Jadi kita akan tertibkan dulu sehingga akan jelas seperti apa posisi kendaraan dinas di pemerintah provinsi papua. Bahkan termasuk yang beralih tugas dan ini kita tertibkan semua, itu untuk kendaraan dinas,”ungkapnya.

Lanjut Maruli Tua, selain menertibkan kendaraan dinas, KPK juga akan lakukan penertiban tanah dan bangunan yang termasuk dalam aset Pemprov Papua, baik yang ada di Jayapura, luar Jayapura, maupun di luar Provinsi Papua.

” Lalu yang untuk tanah dan bangunan, dan untuk tanah dan bagunan, kami sudah mencatat bahwa terdapat aset-aset pemerintah provinsi baik itu yang di Jayapura, di luar Jayapura di Provinsi Papua maupun di luar Provinsi papua,” lanjutnya.

Menurutnya, hal ini terjadi karena lemahnya administrasi, dokumentasu dan pengamanan, karena KPK sudah mencatat beberapa aset ranah dan bangunan yang sudah dibuktikan kepemelikannya yakni sertifikat hak pakai.

dikatakan karena lemahnya administrasi, dokumentasi dan pengamanan. Jadi kami sudah mencatat beberapa aset tanah dan bangunan yang sudah jelas bukti kepemilikannya yaitu, sertifikat hak pakai. Karena beberapa aset Pemprov dikuasai oleh perorangan, maupun badan usaha, sehingga harus ditertibkan melalui kejaksaa tinggi, melalui surat kuasa yang diberikan oleh Pemprov Papua untuk lakukan penertiban secara nonligitimasi maupun ligitimasi.

” Itu sebenarnya dasar paling kuat pemerintah provinsi, sebagai dasar kepemilikan, nah ini jadi masalah karena dikuasai oleh beberapa pihak baik itu perorangan maupun badan usaha, nah ini yang akan ditertibkan melalui kejaksaan tinggi. Jadi pemerintah provinsi akan mengeluarkan surat kuasa khusus dengan memberikan kuasa kepada kejaksaan untuk melakukan penertiban secara non litigasi maupun litigasi,” tandasnya. (Cel/Epen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here