Walkot BTM: Perusahaan Besar Tidak Urus BPJS Ketenagakerjaan Akan Di Cabut Izin

0

Jayapura, Papua terbit.com – Wali kota Jayapura, Dr Benhur Tomi Mano,MM menegaskan akan mencabut izin usaha jika perusahaan besar yang beroperasi di Jayapura tidak mengurus BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja.

“Bagi perusahaan besar yang tidak mengurusi BPJS Ketenagakerjaan kepada pegawainya maka ijinnya tidak akan diberikan. Karena ini wajib mereka harus memperhatikan tenaga kerja yang mereka pekerjakan,” kata Benhur usai melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan Dengan pemerintah kota Jayapura terkait Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jayapura, Jumat (12/7/19).

Selain penandatangan kerjasama TMP2T, BPJS ketenagakerjaan juga memberikan santuan berupa santunan kematian dan jaminan hari tua bagi salah satu aparat kampung di kota Jayapura yaitu Melianus Ohee sebesar 25.074.020,00.Dan santunan tersebut di serahkan langsung oleh Walikota Jayapura.

Menurut Benhur, TMP2T perusahaan besar di Kota Jayapura, wajib mengurus jaminan keslamatan kerja kepada setiap karyawan, karena lewat BPJS Ketenagakerjaan inilah pemerintah kota Jayapura juga akan memberikan izin Situ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

“Hal ini supaya ada perhatian khusus kepada hak-hak tenaga kerja yang dipekerjakan pada perusahaan,” ujarnya

sementara Kepala BPJS Ketenagaraan Cabang Jayapura, Adventus Edison Souhuwat mengatakan TMP2T ini akan menjadi salah satu persyaratan ijin usaha, salah satunya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terutama bagi perusahaan besar.

” Jadi SIUP akan di tahan apabila tidak memberikan perlindungan keselamatan berupa BPJS Ketenagakerjaan kepada karyawannya, “kata Adventus.

Oleh sebab kata Adventus dengan adanya persyaratan berupa TMP2T, apabila jika ada izin yang di tahan itu sudah sepengetahuan pemerintah kota Jayapura.

“Bahwa dasarnya ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 86 tabun 2013 , tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja yang harua di patuhi oleh perusahaan,” jelasnya.

Selain itu menyangkut dengan santunan jumlah klaim untuk empat program pada semester pertama yang telah di bayarkan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 24 M dengan jumlah kasus kurang lebih 2.300 kasus.

“Salah satunya santunan kematian dan hari tua dari Melianus Ohee dengan ahli warisnya Yacomina Wally yang telah di sarahkan langsung oleh Walikota Jayapura.Jadi ada beberapa klaim diantaranya klaim kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan lain-lain,” bebernya.

Kata Adventus kebanyakan klaim dari 24 M pada triwulan pertama tadi yang paling besar 19 M untuk jaminan hari tua dengan jumlah kasus kurang lebih 1200 kasus.
” Jadi mereka PHK, mereka ambil tabungannya,” imbuhnya.

Selanjutnya untuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan non ASN khusus aparat kampung dari 14 kampung di kota Jayapura baru 10 kampung yang melakukan pendaftaran .

“sisa ada 4 kampung yang belum mendaftar lagi, oleh karena itu kita akan melakukan evaluasi, karena ini wajib bagi peserta,”pungkasnya(Epen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here