Ini Kata Bawaslu Papua : Sistem Noken Masih Rawan Pemilu 2019

0

Jayapura, Papua terbit.com- Ketua Bawaslu Provinsi Papua Metusalak Infandi,menjelaskan kondisi sistem Noken masih sangat rawan apabila tidak sesuai petunjuk teknis ( juknis).

Dikatakan berdasarkan pemilihan kepala daerah(pilkada ) 2018  lalu, sangat sempat menjadi perdebatan, pengalaman ini merupakan catatan penting untuk pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini, di sela-sela sosialisasi juknis noken di ruang rapat KPU Papua, Senin(8/4).

“Berkaca pada pengalaman pilkada tahun 2018 Juknisnya ada tapi buktinya praktek tidak sejalan dengan yang ada tertulis dalam Juknis, latihan lain, main lain. ada yang berangapan noken adalah penganti kotak suara,memang normatif seperti itu namun dalam praktek berbeda  tidak seperti yang diinginkan, seperti temuan di daerah mepago,bawaslu melakukan pengawasan pilkada di kabupaten paniai, dan Deyai saat  terjadi pemungutan suara ulang (PSU).

Seperti kabupaten Deyai ternyata sistem mekanisme  noken tidak di lakukan di TPS,tetapi metode  kesepakatan telah dilakukan  selama 3 hari sebelumnya pemilihan. Kesepakatan sudah ada namun secara administrasi  tidak di buktikan dengan berita acara dilakukan.

“ entah pagi,siang atau malam tidak di atur dengan baik,dan metode kesepakatan tidak melibatkan pemilih yang mempunyai hak suara, tetapi diwakili Oleh kepala suku, atau beberapa orang saja,”Katanya

 Sehingga bawaslu ketika  di  mahkamah konstitusi(MK) semuanya terbuka persoalan legalitas kepala suku di perdebatkan, akhinya menjadi persoalan polemik di MK,ini yang perlu di antisipasi, waktu di MK ternyata masalah kepala suku di perdebatkan ada ketidak pengakuan masyarakat terhadap legalitas kepala suku,dan penafsiran kepala suku berbeda- beda,ada yang mengakui kepala suku itu di sahkan bupati,ada yang mengakui kepala suku harus yang sudah di akui atau yang mendapat mandat yang di tuakan di distrik atau kampung.

“ proses kesepakatan sistem noken harus didorong ke tempat pemungutan suara(TPS) guna meminilisir konflik dan manipulasi daripihak-pihak yang tak bertanggung jawab,dan ini merupakan masukan kepada penyelenggara kpu,”tambahnya

Di tambahkan pimpinan partai politik dan para caleg perseorangan dapat menyampaikan nama-nama saksi parpol ke bawaslu untuk di berikan bimbingan teknis mulai dari pemungutan suara hingga perhitungan suara sesuai undang undang nomor 7 tahun 2017,”pungkasnya(Pen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here